Prabowo Undang Tokoh Nasional Bahas Politik Luar Negeri, Jelaskan Posisi Indonesia di Board of Peace

Faktakalbar.id, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah mantan Menteri dan Wakil Menteri Luar Negeri RI, akademisi di bidang hubungan internasional, serta pimpinan Komisi I DPR RI ke Istana Merdeka.

Pertemuan yang digelar pada Rabu (04/2/2026) ini bertujuan untuk berdiskusi mengenai situasi politik luar negeri Indonesia.

Baca Juga: Manuver Dini Jelang 2029: PAN Dorong Zulhas Dampingi Prabowo dengan Dalih ‘Mesin Partai’

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo memberikan penjelasan sekaligus mendengarkan masukan dari para tokoh yang hadir.

Presiden menegaskan bahwa setiap diplomasi luar negeri yang dilakukannya selalu mengutamakan pencapaian konkret bagi bangsa Indonesia.

Hal ini dibuktikan dengan sejumlah capaian penting dalam satu tahun terakhir.

Capaian tersebut antara lain bergabungnya Indonesia dengan BRICS bersama kekuatan ekonomi dunia seperti Brasil, Rusia, Tiongkok, dan India.

Selain itu, Indonesia berhasil mendapatkan penetapan tarif dagang 0 persen di 27 negara Uni Eropa, serta kesepakatan pembangunan Kampung Haji di Arab Saudi dengan fasilitas khusus bagi jemaah Indonesia.

“Indonesia turut mencatat sejarah dengan ikut menandatangani perjanjian perdamaian Palestina yang diinisiasi Amerika Serikat. Pascapenandatanganan perjanjian, jumlah konflik dan korban pun telah berkurang signifikan,” jelas Presiden dalam pertemuan tersebut.

Isu strategis lain yang dibahas adalah mengenai keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace.

Presiden menjelaskan bahwa saat ini Indonesia resmi bergabung bersama tujuh negara besar dengan mayoritas penduduk beragama Islam lainnya, yakni Arab Saudi, Turki, Mesir, Yordania, Qatar, Uni Emirat Arab (UAE), dan Pakistan.

Mengenai isu dana sebesar USD 1 miliar, Prabowo meluruskan bahwa dana tersebut diperuntukkan bagi rekonstruksi Gaza dan tidak bersifat wajib bagi negara anggota.

Baca Juga: Bahas Isu Palestina, Prabowo Diskusi Terbuka dengan Tokoh Diplomasi Senior

Aturannya, negara anggota yang membayar akan menjadi anggota tetap, sedangkan yang tidak membayar keanggotaannya akan berlangsung selama tiga tahun. Saat ini, Indonesia tercatat belum melakukan pembayaran.

Presiden menekankan bahwa keanggotaan di Board of Peace bersifat tidak tetap dan Indonesia sewaktu-waktu dapat menarik diri.

Namun, keikutsertaan ini dinilai sebagai langkah konkret Indonesia untuk terjun langsung mengurangi peperangan di Palestina, bukan sebatas mengikuti konferensi atau pertemuan resmi semata.

(FR)