“Ini maaf ya, gubernur, bupati-bupati dari Bali. Ini real, lho. Bali bulan Desember 2025. Bagaimana turis mau datang ke situ lihat sampah?” cecar Presiden.
Ultimatum Pengambilalihan Wewenang
Puncak dari teguran tersebut adalah ultimatum pengambilalihan wewenang.
Prabowo menegaskan ketidakpercayaannya terhadap birokrasi yang lamban dan saling lempar tanggung jawab.
Ia mengancam akan melakukan intervensi langsung dari pusat dengan mengerahkan kekuatan TNI dan Polri jika pemerintah daerah tidak segera membereskan masalah ini.
“Kalau bupati dan gubernur tidak bisa, saya perintah Dandim, Danrem, saya perintahkan kau gerakan anak buahmu korve (kerja bakti). Setiap hari korve. Kepolisian, gerakan korve. Nanti dia bisa selamatkan,” tegasnya.
Pernyataan ini mengisyaratkan bahwa pemerintah pusat siap memangkas birokrasi sipil daerah dan menggunakan pendekatan komando militer demi menyelamatkan sektor pariwisata yang terancam kolaps akibat isu lingkungan.
Bagi Prabowo, sampah bukan lagi sekadar isu estetika, melainkan ancaman nyata bagi ekonomi negara yang tidak bisa ditoleransi dengan alasan otonomi daerah.
Baca Juga: Prabowo Paparkan Capaian MBG hingga Pendidikan di Rakornas 2026
(Ariya)
