Faktakalbar.id, BOGOR – Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie bersama Wakil Wali Kota Singkawang, Muhammadin menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026.
Baca Juga: Dominasi Infrastruktur, Musrenbang Singkawang Selatan Tampung 262 Usulan Prioritas
Kegiatan strategis yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini berlangsung di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Senin (02/02/2026).
Kehadiran kedua pimpinan daerah tersebut turut didampingi secara lengkap oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Singkawang.
Tampak hadir dalam rombongan tersebut antara lain Ketua DPRD Singkawang, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Singkawang, Dandim 1202/Skw, serta Kapolres Singkawang.
Kekompakan terlihat saat rombongan berjalan kaki menuju pintu masuk utama SICC.
Kedatangan mereka disambut oleh penampilan marching band yang membawakan lagu-lagu nasional, menciptakan suasana semangat kebangsaan.
Di lokasi acara, suasana keakraban juga terjalin saat para kepala daerah saling bersalaman dan berfoto bersama sebelum acara dimulai.
Baca Juga: SPBU Baru Beroperasi di Jalan Tani Singkawang, BBM Subsidi Menyusul Triwulan II
Rakornas tahun ini mengusung tema “Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045”.
Kegiatan ini diperkirakan dihadiri oleh sekitar 4.487 peserta yang terdiri atas pimpinan kementerian dan lembaga, gubernur, bupati, wali kota, pimpinan DPRD, serta unsur Forkopimda dari seluruh Indonesia.
Agenda ini menjadi momentum penting dalam mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat memperkuat kolaborasi guna mempercepat realisasi program prioritas nasional.
Dalam forum tersebut, pembahasan difokuskan pada kebijakan strategis di bidang ekonomi, investasi, dan energi.
Selain itu, penguatan program kerakyatan seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, swasembada pangan, Kampung Nelayan Merah Putih, hingga program Makan Bergizi Gratis turut menjadi materi utama.
Peran institusi penegak hukum seperti Kejaksaan, TNI, Polri, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mendapat sorotan khusus.
Keterlibatan lembaga-lembaga ini dinilai vital dalam rangka pengamanan, penegakan hukum, serta pengawasan agar pelaksanaan program pembangunan berjalan efektif, transparan, dan berkelanjutan.
(FR)
