Bahkan, tim dari Balai Jalan telah turun langsung ke lokasi untuk melakukan penghitungan serta penilaian dampak kerusakan jembatan.
“Terkait ada atau tidaknya kerugian negara, itu menjadi kewenangan Balai Jalan. Saat ini kami menunggu rekomendasi dari mereka,” katanya.
Ia juga menjelaskan bahwa masa olah gerak kapal sebenarnya telah berakhir sehari setelah kejadian.
Namun, situasi tersebut dijadikan momentum untuk menunggu hasil perhitungan dari BPJN sebelum kapal diizinkan melanjutkan pelayaran.
“Posisi kami saat ini hanya mengamankan, karena kapal ini menabrak aset nasional. Jika nanti dari Balai Jalan sudah menyatakan clear, termasuk apabila ada mekanisme ganti rugi, maka pihak kapal akan berkoordinasi sesuai SOP untuk melanjutkan olah geraknya ke tujuan semula,” ujarnya.
Terkait dugaan pelanggaran, Edi menegaskan hingga saat ini belum ditemukan adanya unsur pidana maupun pelanggaran operasional.
“Untuk sementara belum ada sanksi karena belum ditemukan dugaan pelanggaran. Namun apabila ke depan ada pendalaman lanjutan, tentu akan kami sampaikan kembali kepada rekan-rekan media,” pungkasnya.
Sementara itu, tim faktakalbar.id juga melakukan penelusuran dengan mendatangi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Pontianak di Jalan Rahadi Usman, Selasa sore (27/1/2026).
Kedatangan tersebut bertujuan mempertanyakan izin sandar tugboat bermuatan kayu yang menabrak Jembatan Landak, yang diduga tidak sesuai dengan terminal sandar yang telah ditetapkan KSOP.
Di KSOP Pontianak, awak media menemui Kasubbag Humas, Herry Iskandar, yang didampingi penyidik KSOP, Supriyanto. Iskandar menyampaikan bahwa pihaknya telah mengetahui peristiwa tersebut karena sempat viral di media sosial.
“Memang kami sudah mengetahui kejadian itu dari media sosial. Namun sejauh ini, kami belum menerima laporan atau pemberitahuan resmi, baik dari Polairud maupun dari pihak pemilik tugboat,” ujar Iskandar.
Baca Juga: Pulihkan Ekosistem Bekas Tambang Ilegal, KSDA Mandor Pakai Metode Botol Air di Musim Kemarau
(Reni)
