“Di mana keadilan dari Pemerintah. Nasib kami dengan para honorer lain bagaimana?” keluhnya.
Senada dengan Q, tenaga pendidik lainnya berinisial AN, juga menyuarakan keresahan serupa.
AN mengaku tidak keberatan jika pegawai SPPG diangkat, namun ia menuntut pemerintah untuk tidak menutup mata terhadap nasib guru yang telah lama menunggu kepastian.
“Kami ikhlas secara batin. Tapi tolonglah Pemerintah adil soal nasib kami. Kalau pegawai SPPG diangkat, nasib kami semakin tidak jelas. Kami mohon keadilan kepada Pak Presiden Prabowo,” tegas AN4.
AN menyoroti ironi alasan klasik pemerintah yang sering menyebut keterbatasan anggaran saat ditanya soal pengangkatan guru honorer. Namun, alasan tersebut seolah gugur dengan adanya rencana pengangkatan massal 32.000 pegawai SPPG yang dijadwalkan mulai 1 Februari 2026.
“Mereka tidak diangkat PPPK saja gajinya sudah besar. Kami, bertahun-tahun tidak lebih dari Rp 1 juta. Bahkan ada yang Rp 300.000 sebulan,” tambah AN, menyoroti jurang kesejahteraan yang semakin lebar.
Baca Juga: Bupati Melawi Serahkan SK PPPK, Minta ASN Bekerja Profesional
(Mira)
