‘Restu Solo’ Berujung Rompi Oranye, Tuah ‘Titipan’ Jokowi Gagal Bentengi Moral Kepala Daerah

"Dua kepala daerah 'titipan' Jokowi, Maidi dan Sudewo, ditangkap KPK. Endorsement sang mantan presiden terbukti tak menjamin integritas, justru berakhir skandal korupsi."
Dua kepala daerah 'titipan' Jokowi, Maidi dan Sudewo, ditangkap KPK. Endorsement sang mantan presiden terbukti tak menjamin integritas, justru berakhir skandal korupsi. (Dok. Ist)

Faktakalbar.id, NASIONAL – Reputasi politik “endorsement” mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali tercoreng.

Dua kepala daerah yang pernah sowan dan menerima mandat khusus atau “titipan” langsung dari Jokowi di kediaman pribadinya di Solo, kini justru berakhir mengenaskan di balik jeruji besi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penangkapan Wali Kota Madiun, Maidi, dan Bupati Pati, Sudewo, dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) serentak pada Senin (19/1/2026), menjadi antitesis tajam dari narasi pembangunan yang pernah digadang-gadang.

Pesan moral yang dititipkan Jokowi saat masa kampanye Pilkada 2024 nyatanya tak cukup sakti untuk mencegah mental koruptif para pejabat tersebut.

Baca Juga: KPK Tangkap Bupati Pati Sudewo dalam OTT

Jejak Digital: Mandat yang Dikhianati

Publik kembali diingatkan pada momen politis di Jalan Kutai Utara, Solo, kediaman pribadi Jokowi.

Pada 27 September 2024, Maidi datang menghadap dan pulang membawa pesan agar memajukan “pariwisata berkelas dunia” demi kesejahteraan Madiun.

Tak lama berselang, pada 6 November 2024, giliran Sudewo yang mendapat “titipan” untuk menggarap potensi perikanan Pati.

Dukungan simbolis dari tokoh sekelas Jokowi saat itu menjadi modal elektoral yang masif.

Namun, realitas yang terjadi pasca-pelantikan justru menampar wajah sang pemberi restu.

Alih-alih merealisasikan pariwisata dunia, Maidi justru didakwa memeras lewat fee proyek dan menyelewengkan dana CSR.

Setali tiga uang, Sudewo yang diminta mengurus perikanan, malah sibuk “mengurus” harga kursi jabatan perangkat desa dengan tarif ratusan juta rupiah. Mandat menyejahterakan rakyat berubah menjadi upaya menyejahterakan kantong pribadi.

Ujian Kualitas ‘Endorsement’ Tokoh Bangsa

Peristiwa ini menelanjangi fakta bahwa dukungan atau endorsement dari tokoh sentral seperti Jokowi tidak serta-merta menjadi jaminan mutu integritas.

“Tuah” Jokowi terbukti hanya ampuh mendulang suara di kotak suara, namun gagal total dalam menjamin bersihnya tata kelola pemerintahan di daerah.

Analis Politik Universitas Andalas, Asrinaldi, menilai fenomena ini sebagai pukulan telak bagi kepercayaan yang diberikan Jokowi. Para figur yang dianggap “terbaik” dan layak didukung tersebut justru menjadi beban sejarah bagi reputasi sang mantan presiden.

Kini, narasi “titipan Jokowi” yang sempat menjadi branding politik elit, runtuh seketika di Gedung Merah Putih.

Kasus Maidi dan Sudewo menjadi preseden buruk bahwa kedekatan dengan lingkaran kekuasaan pusat bahkan restu langsung dari mantan RI-1 sama sekali bukan parameter kesalehan sosial seorang pejabat publik.