“Ini murni aspirasi warga. Kami ingin kejelasan dan transparansi penggunaan Dana Desa. Karena nilainya besar dan menyangkut kepentingan masyarakat, maka kami sepakat menempuh jalur hukum,” ucap salah satu perwakilan warga.
Gaji Perangkat Desa Tak Terbayar
Selain total kerugian ratusan juta, pelapor juga membeberkan sejumlah temuan spesifik dalam APBDes tahun 2025 yang tidak disertakan dalam laporan pertanggungjawaban.
Temuan tersebut antara lain gaji perangkat desa yang belum dibayarkan selama tiga bulan, serta anggaran operasional sebesar Rp14 juta yang tidak memiliki dokumentasi pendukung di lapangan.
Laporan warga ini telah diterima langsung oleh Unit Tindak Pidana Khusus (Tipidsus) Polres Sintang untuk diproses lebih lanjut.
Baca Juga: Tersangka Korupsi Hibah GKE Petra, Mantan Wabup Sintang Ditahan di Rutan Pontianak
Warga berharap aparat penegak hukum dapat menindaklanjuti laporan dugaan korupsi Dana Desa ini secara profesional dan transparan.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Polres Sintang mengenai status penyelidikan laporan tersebut.
Namun, warga menegaskan akan terus mengawal kasus ini demi memastikan pengelolaan anggaran desa berjalan sesuai aturan.
(*Red)
