“Kematian anak saya telah membunuh saya, dan [kemudian] datang lagi putusan yang diberikan lebih tidak adil lagi,” ujar Lenny dengan suara bergetar.
Tragedi yang menimpa Mikael bermula saat ia dan temannya menonton tawuran di Medan, Sumatera Utara.
Baca Juga: Tembus Medan Sulit, TNI AU Terjunkan Pasukan Khusus ke Lokasi Jatuhnya ATR 42-500
Saat aparat membubarkan massa, Mikael yang tidak terlibat justru ditangkap dan dihajar hingga tewas meski sempat dilarikan ke rumah sakit.
Kasus Lenny menjadi antitesis dari narasi besar penguatan militer yang tengah bergulir.
Hakim MK, Suhartoyo, mencatat bahwa UU TNI menjadi beleid yang paling banyak digugat, yakni mencapai 20 kali.
Hal ini mengindikasikan tingginya perhatian dan kekhawatiran publik terhadap sektor keamanan.
Sementara itu, memasuki tahun kedua kepemimpinannya, pemerintahan Prabowo Subianto dinilai sejumlah akademisi semakin mempertegas warna militeristik.
Kebijakan pembentukan Komando Daerah Militer (Kodam) baru, penambahan ratusan batalyon, hingga perluasan kewenangan militer di dunia maya menjadi sorotan utama.
Revisi UU TNI yang disahkan 21 tahun setelah Reformasi juga memicu gelombang protes.
Demonstrasi menjalar di berbagai kota mendesak pembatalan revisi yang dianggap dapat mengembalikan dwifungsi militer.
Meski Prabowo mengaku mendengar kritik tersebut, langkah penguatan struktur militer terus berjalan.
Kontradiksi antara upaya memperkuat pertahanan negara melalui pembentukan satuan baru dan realitas ketidakadilan yang dialami warga sipil seperti Lenny Damanik, menjadi ujian berat bagi demokrasi Indonesia di era pemerintahan saat ini.
(fr)
