Faktakalbar.id, INTERNASIONAL – Situasi keamanan di Iran kian tidak menentu seiring meluasnya gelombang demonstrasi yang telah menelan ribuan korban jiwa.
Di tengah krisis ini, keselamatan Warga Negara Indonesia (WNI) menjadi pertaruhan serius setelah akses komunikasi dari dan ke negara tersebut lumpuh total akibat kebijakan internet shutdown oleh otoritas setempat.
Hingga hari ke-17 kerusuhan, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI masih mempertahankan penilaian bahwa kondisi “relatif aman” dan belum memutuskan langkah evakuasi.
Padahal, fakta di lapangan menunjukkan keluarga di Indonesia telah kehilangan akses pemantauan secara total selama lima hari terakhir.
Baca Juga: Konflik Iran Memanas, Harga Minyak Dunia Meroket
Keluarga: Ini “Gelap”, Tidak Ada Kabar Sama Sekali
Husein Ali (71), orang tua dari mahasiswa Indonesia di Qom, mengungkapkan keresahannya atas situasi yang ia sebut lebih mengkhawatirkan dibanding konflik militer konvensional.
“Saya lima hari tidak komunikasi, tidak bisa, diputus jaringannya. Perasaan hilang kontak tentunya sebagai orang tua khawatir,” ungkap Husein, Selasa (13/1/2026).
Berbeda dengan Perang 12 Hari antara Iran dan Israel pada Juni tahun lalu di mana saluran telepon masih berfungsi, gejolak kali ini membuat WNI benar-benar terisolasi.
Keluarga di tanah air tidak memiliki cara untuk memverifikasi apakah anak-anak mereka berada di zona aman atau terjebak dalam baku tembak yang dilaporkan terjadi di 187 kota.
Disparitas Data: Klaim Aman vs Ribuan Tewas
Sikap Kemlu yang menahan opsi evakuasi bertolak belakang dengan data eskalasi kekerasan yang dirilis lembaga independen.
Kemlu menyatakan kondisi di simpul WNI seperti Qom dan Isfahan masih kondusif dan hanya mengimbau WNI untuk menghindari kerumunan.
Namun, data Human Rights Activist News Agency (HRANA) mencatat angka kematian demonstran telah menembus 2.403 jiwa dengan ribuan lainnya ditangkap.
Pemadaman internet yang dilakukan Teheran dinilai pengamat sebagai upaya menutupi skala kekerasan yang sebenarnya terjadi, sehingga klaim “aman” menjadi sulit diverifikasi secara independen oleh pihak luar.
Risiko Keterlambatan Mitigasi
Pengamat Timur Tengah, Hasibullah Satrawi, mengingatkan bahwa kerusuhan yang bersumber dari dalam negeri (civil unrest) memiliki pola penyebaran yang lebih acak dan berbahaya bagi warga asing dibandingkan perang antarnegara yang targetnya lebih terukur.
“Jika situasi terus meningkat, harus segera diambil langkah evakuasi,” tegas Hasibullah.
Ketiadaan jalur komunikasi aktif saat ini menjadi hambatan terbesar jika situasi mendadak memburuk (kaos).
Tanpa jaringan telepon dan internet, koordinasi titik kumpul untuk evakuasi darurat bagi WNI yang tersebar akan menghadapi kendala teknis yang fatal.
(Mira)
