Faktakalbar.id, HALMAHERA UTARA – Upaya penanganan darurat pascabencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, menghadapi tantangan berat.
Bencana yang terjadi pada Rabu (7/1/2026) pukul 20.00 WIT ini mengakibatkan kerusakan infrastruktur parah yang menghambat mobilitas tim gabungan.
Baca Juga: Banjir Halmahera Utara Telan Korban Jiwa, Bupati Tetapkan Tanggap Darurat 14 Hari
Laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan bahwa petugas di lapangan mengalami kendala akses karena sejumlah jembatan vital terputus.
Infrastruktur yang rusak antara lain jembatan penghubung Desa Posiposi dan Desa Tate, serta jembatan Kali Baru di Desa Doduwo.
Akses Darat dan Laut Lumpuh
Selain jembatan putus, akses darat menuju Kecamatan Loloda Utara juga tertutup total oleh material longsoran di tepian jalan, sehingga kendaraan roda empat tidak dapat melintas.
Upaya menggunakan jalur alternatif laut pun belum dapat dilakukan secara optimal karena terkendala cuaca buruk.
Meski demikian, petugas terus berupaya menembus isolasi untuk menjangkau warga terdampak.
“Petugas berupaya menembus akses yang terputus menuju desa-desa terdampak dengan menggunakan rakit, selain itu juga terus berkoordinasi dengan instansi terkait seperti TNI Polri dan dinas sosial,” ungkap laporan Pusdalops BNPB.
Satu Korban Jiwa dan Ribuan Rumah Rusak
Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda 22 desa di lima kecamatan ini menelan satu korban jiwa. Selain itu, kerusakan material tercatat sangat masif.
Pusdalops BPBD Kabupaten Halmahera Utara mencatat sebanyak 1.216 unit rumah terendam, 20 rumah rusak berat, satu rusak sedang, dan dua rusak ringan. Sebanyak 11 fasilitas umum juga dilaporkan terdampak.
Baca Juga: Banjir Halmahera Barat Tewaskan Dua Warga, Ribuan Jiwa Terpaksa Mengungsi
Hingga kini, sebanyak 71 Kepala Keluarga (KK) atau 282 jiwa di Desa Togawa, Kecamatan Galela Selatan, terpaksa mengungsi secara mandiri ke rumah kerabat dan pasar desa setempat.
BNPB kembali mengingatkan agar pemerintah daerah setempat memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar warga dan memastikan kesiapan personel di tengah kondisi cuaca yang masih berpotensi ekstrem.
“Pemerintah daerah diharapkan memastikan kesiapan personel, sarana prasarana, serta pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak untuk langkah kesiapsiagaan menghadapi bencana,” imbau BNPB.
(*Red)
