Alasan Keluar dari Gerindra Kembali Diungkit
Sikap antipati Ahok terhadap Pilkada tak langsung ini konsisten dengan manuver politiknya pada 2014 silam.
Ahok menegaskan bahwa alasan utamanya hengkang dari Partai Gerindra saat itu adalah karena partai tersebut mendukung revisi UU yang mengembalikan pemilihan kepala daerah ke tangan DPRD.
“Dulu aku keluar dari partai politik gara-gara itu. Ketika orang memaksakan Pilkada harus kembali ke DPRD, ini kan pertama, mengambil hak rakyat,” tegasnya.
Respons terhadap Wacana Presiden Prabowo
Kritik tajam Ahok ini mencuat di tengah bergulirnya kembali wacana Pilkada via DPRD yang didukung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Partai Golkar.
Dalam HUT ke-60 Partai Golkar Desember lalu, Prabowo menyatakan bahwa sistem pemilihan langsung saat ini terlalu mahal dan perlu dievaluasi demi efisiensi anggaran.
Namun, Ahok memiliki pandangan berbeda.
Ia menilai mahalnya biaya politik saat ini bukan disebabkan oleh rakyat, melainkan akibat cengkeraman oligarki yang menjadikan Pilkada sebagai ajang perebutan sumber daya alam daerah, seperti pertambangan dan perkebunan.
“Pilkada ini sebetulnya adalah perebutan sumber daya alam. Jadi pengusaha oligarki yang menguasai sumber daya alam mau untuk kebun, mau untuk tambang, itu biasa yang punya duit mendukung calon kepala daerah,” pungkas Ahok.
Baca Juga: Soroti Pasal Penghinaan hingga Demo, Menteri Hukum Akui 3 Isu KUHP Baru Ini Masih Tuai Pro-Kontra
(*Mira)
