Faktakalbar.id, HALMAHERA UTARA – Bencana alam berupa banjir dan tanah longsor melanda wilayah Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara.
Peristiwa yang terjadi pasca hujan intensitas tinggi pada Rabu (7/1) pukul 20.00 WIT ini mengakibatkan kerusakan material yang masif serta menelan korban jiwa.
Merespons dampak kerusakan yang meluas, Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara bergerak cepat dengan menetapkan status keadaan darurat.
Langkah ini diambil untuk memaksimalkan penanganan korban dan perbaikan infrastruktur vital yang lumpuh akibat banjir Halmahera Utara.
Berdasarkan data pemutakhiran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat per Kamis (8/1), tercatat satu orang meninggal dunia dalam peristiwa ini.
Selain itu, bencana ini berdampak pada 1.286 Kepala Keluarga (KK) atau setara dengan 5.333 jiwa.
Sebaran wilayah terdampak mencakup 22 desa yang berada di lima kecamatan, yakni Kecamatan Loloda Utara, Galela Utara, Galela Selatan, Galela, dan Kao Barat.
Hingga Kamis (8/1), sejumlah warga masih bertahan di pengungsian mandiri, seperti di rumah kerabat yang lebih aman dan los pasar desa. BPBD mencatat adanya pengungsian spesifik dari Desa Tegowa sebanyak 71 KK atau 282 jiwa.
Dampak fisik dari banjir Halmahera Utara ini cukup parah. Data sementara menunjukkan sebanyak 1.216 unit rumah terendam, 20 unit rumah rusak berat, 1 unit rusak sedang, dan 2 unit rusak ringan. Fasilitas umum yang terdampak tercatat sebanyak 11 unit.
Baca Juga: Banjir Halmahera Barat Tewaskan Dua Warga, Ribuan Jiwa Terpaksa Mengungsi
Kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan juga menjadi kendala utama. Jembatan di jalan poros kabupaten antara Desa Posi Posi dan Desa Tate dilaporkan terputus. Selain itu, akses oprit jembatan Kali Aru di Desa Dodowo juga terputus.
Kondisi diperparah dengan adanya longsoran yang menutup badan jalan menuju Loloda Utara.
Luapan debit air di sepanjang jalur tersebut membuat kendaraan roda empat tidak dapat melintas. Akses laut menuju wilayah tersebut juga lumpuh akibat cuaca buruk.
Menyikapi eskalasi bencana ini, Bupati Halmahera Utara resmi mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 300.2/16/HU/2026.
Pemerintah daerah juga telah mengaktifkan pos komando (Posko) untuk mengefektifkan koordinasi dan mobilisasi sumber daya dalam penanganan darurat ini.
BPBD Kabupaten Halmahera Utara terus berkoordinasi dengan BNPB dan unsur terkait untuk pemutakhiran data serta penyaluran bantuan.
Baca Juga: Update Banjir Bandang Sitaro Hari Keempat: 17 Orang Meninggal, Tanggap Darurat Ditetapkan 14 Hari
(*Red)
