Faktakalbar.id, PONTIANAK – Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Kota Pontianak mendatangi Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pontianak.
Kedatangan mereka bertujuan melakukan audiensi sekaligus menyerahkan hasil kajian akademis terkait persoalan banjir menahun yang melanda kota ini.
Baca Juga: Gelar Forum di Bali, DPP GMNI Sepakat Akhiri Fragmentasi Internal Lewat Rekonsiliasi Nasional
Rombongan mahasiswa yang dipimpin oleh Sekretaris DPC GMNI Kota Pontianak, Rama Arta, diterima langsung oleh Kepala Dinas PUPR Kota Pontianak, Firayanta.
Dalam pertemuan tersebut, GMNI memberikan kritik tajam bahwa banjir di Pontianak tidak bisa terus-menerus dikambinghitamkan pada faktor alam semata, seperti curah hujan tinggi atau pasang air laut.
Kritik Penanganan Reaktif
Rama Arta memaparkan data bahwa genangan banjir kerap terjadi di titik-titik yang sama setiap tahunnya.
Fakta ini, menurutnya, menjadi indikator kuat bahwa pendekatan pemerintah selama ini masih bersifat reaktif (darurat) dan belum menyentuh perbaikan sistem secara menyeluruh.
“Setiap tahun dilakukan normalisasi dan penanganan darurat, namun banjir tetap berulang di lokasi yang sama. Ini menandakan perlunya perubahan pendekatan, dari penanganan musiman ke penanganan yang berbasis sistem dan berjangka panjang,” tegas Rama Arta.
GMNI menilai masalah utama terletak pada sistem drainase dan perencanaan tata kota yang belum adaptif terhadap kondisi geografis Pontianak yang berupa dataran rendah.
Baca Juga: GMNI Singkawang dan GMNI Sambas Gelar KTD Bersama
Dorong Perbanyak Ruang Resapan
Sebagai solusi, GMNI mendorong Dinas PUPR untuk mengintegrasikan penanganan banjir dengan perencanaan tata kota yang lebih modern.
Mahasiswa mendesak pemerintah memperbanyak ruang resapan air fungsional, seperti kolam retensi dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang memiliki fungsi hidrologis.
“GMNI mendorong Dinas PUPR Kota Pontianak untuk mulai mengintegrasikan penanganan banjir dengan perencanaan tata kota, termasuk memperbanyak ruang resapan air seperti taman, kolam retensi, serta ruang terbuka hijau,” tulis poin rekomendasi tersebut.
Menutup audiensi, GMNI menegaskan posisinya sebagai mitra kritis pemerintah.
Mereka menyatakan siap mengawal kebijakan penanganan banjir agar berjalan transparan dan benar-benar berdampak bagi masyarakat luas.
(ra)
