Faktakalbar.id, KETAPANG – Pemerintah Kabupaten Ketapang menegaskan komitmennya dalam memperkuat lembaga keuangan daerah. Hal ini dibuktikan dengan keputusan penambahan Penyertaan Modal Bank Kalbar Ketapang sebesar Rp7,5 miliar guna mendukung kinerja perbankan yang lebih sehat dan berdaya saing.
Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Alexander Wilyo saat menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Barat tahun 2025 yang digelar di Pontianak, Rabu (17/12/2025) lalu.
Bupati Alexander Wilyo menjelaskan bahwa kehadiran Pemkab Ketapang sebagai pemegang saham aktif bertujuan untuk memastikan Bank Kalbar memiliki kapasitas besar dalam mendukung pembiayaan pembangunan di daerah.
“Penambahan modal sebesar Rp7,5 miliar ini adalah langkah strategis untuk memperkuat struktur permodalan. Kami ingin Bank Kalbar memiliki kapasitas yang lebih besar dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah serta menjadi bank yang modern dan kompetitif,” ujar Alexander Wilyo.
Baca Juga: Tampil Perkasa di Level Nasional, Bank Kalbar Borong Tiga Penghargaan Bergengsi Sekaligus
Selain agenda penambahan modal, RUPS-LB tersebut juga menetapkan beberapa poin krusial, di antaranya:
-
Persetujuan Laporan Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan).
-
Perubahan struktur organisasi perusahaan.
-
Ketetapan terkait Dewan Pengawas Syariah.
Lebih lanjut, Alexander Wilyo mendorong agar Bank Kalbar tidak hanya fokus pada pertumbuhan internal, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan. Ia berharap perbankan daerah ini semakin aktif menyentuh sektor produktif dan memberikan penguatan bagi pelaku UMKM di Kabupaten Ketapang.
“Sinergi yang kuat antara Bank Kalbar dan pemerintah daerah adalah kunci pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Kami memandang Bank Kalbar sebagai instrumen strategis untuk mewujudkan Ketapang sebagai rumah besar bagi masyarakat yang sejahtera dan mandiri,” tambahnya.
Kegiatan strategis ini turut dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, beserta jajaran bupati dan wali kota se-Kalimantan Barat.
Bagi pemerintah daerah, Bank Kalbar berperan vital dalam pengelolaan keuangan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui dividen, sementara bagi masyarakat, bank ini menjadi akses utama pembiayaan usaha lokal yang berkelanjutan.
Dengan penyertaan modal ini, diharapkan roda ekonomi di Kabupaten Ketapang dan Kalimantan Barat secara umum dapat berputar lebih kencang melalui dukungan layanan perbankan yang inklusif.
(*Red)
