“Kami akan cek sesuai dengan kondisi komersial saja,” tegasnya.
Penjelasan Teknis Konsolidasi
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, turut memberikan penjelasan teknis.
Ia mengakui bahwa aksi korporasi BUMN, seperti merger dan konsolidasi, diperlukan untuk menciptakan nilai tambah perusahaan.
Namun, kendala yang sering muncul adalah adanya capital gain (keuntungan modal) akibat selisih nilai buku dan nilai pasar aset saat konsolidasi, yang kemudian menjadi objek pajak.
Febrio meluruskan bahwa penggunaan nilai buku sebenarnya sudah diatur dan bukan merupakan bentuk insentif baru.
“Sebenarnya penggunaan nilai buku ini sudah ada Peraturan Menteri Keuangan (PMK)-nya. Jadi ini sebenarnya bukan insentif. Ini adalah memastikan mereka tetap membayar pajak sesuai dengan capital gain tersebut,” jelas Febrio.
Perlakuan Sama dengan Korporasi Lain
Febrio menambahkan, pemerintah telah memberikan kemudahan berupa mekanisme pembayaran pajak capital gain yang tidak harus dibayar sekaligus, melainkan bisa bertahap (spread) menyesuaikan depresiasi aset.
Baca Juga: Gebrakan Menkeu Purbaya: Ekonomi RI Tumbuh 5,7% Tanpa Investasi Asing, Cukup Genjot Rumah Rakyat!
Kendati demikian, Menkeu Purbaya kembali menegaskan bahwa tidak ada perlakuan perpajakan yang berbeda antara BUMN, Danantara, dan korporasi swasta lainnya.
“Kalau ada kebutuhan untuk konsolidasi, nanti kami akan dukung secepatnya supaya mereka bisa menghasilkan nilai tambah yang lebih besar dan lebih cepat,” pungkas Febrio.
Sebagai informasi, usulan insentif pajak ini sebelumnya sempat disuarakan oleh CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, dalam rapat awal Desember lalu guna mendukung pengembangan BPI Danantara.
Namun, pemerintah memutuskan untuk tetap memberlakukan aturan pajak yang setara bagi seluruh pelaku usaha.
(*Red)
