Faktakalbar.id, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan tanggapan terkait langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh yang secara resmi menyurati dua lembaga di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk meminta bantuan penanganan bencana.
Tito mengaku pihaknya belum mengetahui secara rinci mengenai isi surat maupun bentuk bantuan yang diajukan oleh Pemprov Aceh kepada lembaga asing tersebut. Hal ini disampaikan Tito usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).
“Nanti kita pelajari. Saya belum baca, saya belum tahu bentuk bantuannya seperti apa,” ujar Tito singkat kepada awak media.
Mantan Kapolri tersebut enggan berkomentar lebih jauh mengenai urgensi pelibatan lembaga internasional dalam penanganan bencana di Aceh saat ini dan memilih untuk mempelajari dokumen tersebut terlebih dahulu.
Alasan Pemprov Aceh Gandeng Asing
Di sisi lain, Juru Bicara Pemerintah Provinsi Aceh, Muhammad MTA, membenarkan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat permintaan bantuan kepada United Nations Development Program (UNDP) dan United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF).
Langkah ini diambil mengingat kedua lembaga tersebut memiliki rekam jejak dan pengalaman panjang dalam pemulihan serta rehabilitasi pascabencana di Aceh, khususnya saat Tsunami 2004 silam.
“Benar, mempertimbangkan mereka lembaga resmi PBB yang ada di Indonesia, maka meminta keterlibatan mereka dalam pemulihan. Kami rasa sangat dibutuhkan,” tegas Muhammad MTA.
MTA menambahkan, saat ini sudah ada 77 lembaga dan 1.960 relawan, baik lokal, nasional, maupun internasional, yang turun ke lapangan.
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, membuka peluang lebar bagi keterlibatan pihak eksternal demi percepatan pemulihan kondisi daerah.
Ikut berita menarik lainnya di Google News Faktakalbar.id
