Netizen Ramai Menyebut Proyek “Akal-Akalan”
Unggahan Fakta Kalbar di Instagram dan TikTok untuk berita sebelumnya yang berjudul “Ratusan Miliar Anggaran PUPR Kalbar Diduga Hanya untuk Bersih Parit” langsung memicu perbincangan luas.
Banyak netizen mengeluhkan bahwa pekerjaan yang dilakukan tampak tidak sebanding dengan anggaran yang digelontorkan.
Baca Juga: Cegah DPRD Jadi Makelar Proyek, KPK Terbitkan SE Larangan Penyalahgunaan Pokir
Sejumlah pengguna media sosial menyebut proyek itu tidak masuk akal. Ada yang mengatakan bahwa di kampung mereka, pekerjaan serupa hanya dibayar beberapa ribu rupiah per meter, tetapi dua minggu kemudian parit kembali dipenuhi semak.
Pengguna lain menulis bahwa “paritnya mungkin dari emas” jika harus menghabiskan ratusan miliar hanya untuk membersihkan rumput.
Sebagian komentar lain mempertanyakan mengapa pemerintah tidak membeli alat berat saja jika kegiatan normalisasi dilakukan setiap tahun.
Ada pula warganet yang menyebut normalisasi parit pernah dilakukan di lahan perkebunan sawit pribadi, sementara pekerjaan tetap diloloskan tanpa pengawasan ketat. Komentar bernada marah juga bermunculan, termasuk seruan agar pelaku korupsi uang rakyat diberi hukuman yang lebih keras.
Rangkaian komentar tersebut menunjukkan tingginya keresahan publik terhadap kualitas penggunaan APBD untuk proyek-proyek yang manfaat nyatanya bagi masyarakat terlihat sangat minim.
Paket OP Pokir DPRD Kalbar rata-rata bernilai Rp200 juta per paket dan diproses melalui mekanisme penunjukan langsung, hanya dengan mencantumkan surat minat perusahaan tanpa dipublikasi di website LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) milik Pemerintah Daerah Kalbar.
Baca Juga: Mendagri Tito Karnavian Soroti Praktik Buruk Pokir, Minta Kepala Daerah Selektif dan Tegas
Dengan ratusan paket tersebar di berbagai kabupaten, nilai keseluruhannya mencapai ratusan miliar rupiah. Namun, pola pekerjaannya justru yang paling mencolok: murah di lapangan, mahal di anggaran.
Pekerjaan membersihkan rumput bisa dikerjakan oleh tiga sampai lima orang dalam waktu singkat, tanpa alat berat, tanpa bahan baku, tanpa alat transportasi.
Kegiatan semacam ini di sejumlah desa bahkan dilakukan secara swadaya oleh warga tanpa perlu anggaran besar. Model pekerjaan berbiaya murah tetapi dibanderol ratusan juta inilah yang membuka ruang besar bagi penyimpangan dan dugaan praktik korupsi.
Sementara Itu, Infrastruktur Mendesak Justru Tak Tersentuh
Ironisnya, ketika ratusan miliar rupiah digelontorkan untuk proyek yang hasilnya dipertanyakan, banyak infrastruktur mendesak di Kalbar justru menunggu perbaikan. Jalan-jalan rusak, akses desa yang terisolasi, hingga jembatan yang sudah tidak layak digunakan masih menjadi keluhan warga.
Baca Juga: Kolaborasi PUPR dan Gatensi, Cetak SDM Konstruksi Unggul Lewat Kunjungan Industri
Beberapa waktu lalu, jembatan di Sadaniang, Mempawah, sempat viral. Anak-anak terpaksa menerjang sungai untuk pergi ke sekolah karena jembatan tidak kunjung diperbaiki. Kasus ini menjadi simbol betapa tidak seimbangnya prioritas anggaran daerah.
Fakta Kalbar akan terus menelusuri mekanisme pengadaan, kualitas pekerjaan, aliran anggaran, dan potensi keterlibatan oknum tertentu dalam proyek-proyek normalisasi saluran atau OP ini.
Kami memastikan seluruh temuan disampaikan kepada publik dan mendorong penegak hukum untuk menelusuri indikasi pelanggaran dalam penggunaan APBD Kalbar. Uang rakyat harus kembali pada rakyat, bukan pada praktik yang menguntungkan segelintir pihak.
(Dhn)
Ikut berita menarik lainnya di Google News Faktakalbar.id
