Entitas Kekuasaan di Pemda Provinsi Kalbar: Relasi Etnisitas dalam Birokrasi yang Menguji Stabilitas Sosial

Risiko Polarisasi Etnik

Pontianak memiliki tingkat heterogenitas yang tinggi. Konflik elite di provinsi sering bergema paling keras di kota ini karena ia menjadi pusat informasi, pusat pelayanan birokrasi, sekaligus panggung utama simbol politik.

Jika perseteruan gubernur-wakil gubernur tidak mereda dan semakin mengental dalam framing identitas, Kalbar berpotensi menghadapi tiga risiko:

1. Polarisasi dalam birokrasi: ASN bisa terbelah secara psikologis berdasarkan kedekatan dengan salah satu elite, lalu diidentifikasi oleh publik sebagai pembelahan etnis.

2. Perang narasi berbasis identitas: opini publik di media sosial dapat mengeras, menciptakan kubu “kami” versus “mereka”.

3. Ketidakstabilan layanan pemerintahan: konflik elite bisa memengaruhi efektivitas kebijakan hingga merugikan pelayanan publik.

Kalbar tidak boleh kembali ke masa ketika identitas menjadi alat konfrontasi.

Menata Ulang Relasi Etnis dalam Birokrasi

Jika ingin keluar dari lingkaran ini, ada tiga langkah strategis yang perlu segera dilakukan:

1. Meritokrasi yang transparan. Sistem promosi jabatan harus benar-benar berbasis kompetensi sehingga persepsi dominasi etnis dapat diminimalkan.

2. Peran aktif tokoh adat dan agama. Dalam masyarakat multietnis, tokoh sosial budaya berfungsi sebagai penyangga konflik. Mereka perlu tampil sebagai pengimbang narasi.

3. Elite reconciliation. Tidak ada cara lain elite harus lebih dewasa. Mereka bertanggung jawab terhadap iklim sosial politik yang bisa memanas karena gesekan di puncak kekuasaan.

Menutup Luka Lama, Mencegah Luka Baru

Birokrasi adalah fondasi demokrasi lokal. Ketika birokrasi terguncang oleh pertarungan identitas, maka masyarakatlah yang paling dulu terkena imbas.

Kalbar membutuhkan elite yang mampu mengelola perbedaan dengan kedewasaan politik, bukan mengubahnya menjadi “pertarungan simbolik” yang memecah belah masyarakat.

Relasi kuasa berbasis etnis tidak bisa dihapus sepenuhnya ia bagian dari realitas sosial. Namun ia bisa dikelola. Dalam situasi sekarang, tanggung jawab moral dan politik ada pada para pemimpin untuk memastikan bahwa perbedaan tidak berubah menjadi pembelahan.

Kalbar harus melangkah sebagai provinsi yang matang secara politik, bukan sebagai ruang yang kembali dihantui bayangan konflik etnis.

Oleh: Drs. Syarif Usmulyadi, M.Si.

*Disclaimer: Artikel ini merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mencerminkan posisi resmi atau kebijakan redaksi.