Rakyat Bantu Rakyat, DPR Malah ‘Panas’ dan Anggap Pemerintah Kalah Pamor dari Influencer

Anggota Komisi I DPR RI, Endipat Wijaya, saat menyampaikan pandangannya mengenai strategi komunikasi publik terkait penanganan bencana dalam rapat kerja bersama Kementerian Komdigi di Jakarta, Senin (8/12).
Anggota Komisi I DPR RI, Endipat Wijaya, saat menyampaikan pandangannya mengenai strategi komunikasi publik terkait penanganan bencana dalam rapat kerja bersama Kementerian Komdigi di Jakarta, Senin (8/12/2025). (Dok. TVR Parlemen)

Faktakalbar.id, NASIONAL – Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Endipat Wijaya, menyoroti fenomena viralnya bantuan perseorangan sebesar Rp 10 miliar untuk korban bencana di Aceh dan Sumatra.

Ia meminta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk lebih agresif dalam menyebarluaskan informasi mengenai kinerja pemerintah yang telah menggelontorkan bantuan dalam jumlah besar namun minim pemberitaan.

Baca Juga: Tak Tetapkan Status Bencana Nasional di Sumatra, Presiden Prabowo Digugat ke PTUN Jakarta

Hal tersebut disampaikan Endipat dalam rapat kerja bersama Komdigi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (8/12/2025).

Ia mendesak Komdigi untuk memahami isu sensitif nasional dan membantu pemerintah mengamplifikasi informasi strategis agar publik mengetahui kehadiran negara di lokasi bencana.

Endipat menyayangkan munculnya persepsi bahwa pemerintah tidak hadir atau lambat dalam menangani bencana.

Menurutnya, narasi tersebut berkembang karena kalah viral dengan aksi penggalangan dana oleh pihak lain yang baru datang belakangan.

“Sehingga enggak kalah viral dibandingkan dengan teman-teman yang sekarang ini sok paling-paling di Aceh, di Sumatra, dan lain-lain itu, Bu. Ada, apa namanya, orang yang cuma datang sekali seolah-olah paling bekerja di Aceh,” ujar Endipat.

Politisi Partai Gerindra ini menegaskan bahwa pemerintah telah bergerak sejak hari pertama bencana terjadi dengan mendirikan ratusan posko dan mengerahkan alat utama sistem senjata (alutsista) untuk bantuan.

“Padahal negara sudah hadir dari awal. Ada orang baru datang, baru bikin satu posko, ngomong pemerintah enggak ada. Padahal pemerintah sudah bikin ratusan posko di sana,” sambungnya.

Bandingkan Nominal Bantuan

Dalam rapat tersebut, Endipat secara spesifik membandingkan nominal bantuan perseorangan dengan anggaran negara.

Ia meminta Komdigi menjadikan hal ini sebagai atensi agar informasi mengenai bantuan pemerintah di Sumatra dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.

“Orang per orang cuma nyumbang Rp10 miliar, negara sudah triliun-triliunan ke Aceh itu, Bu. Jadi yang kayak gitu-gitu, mohon dijadikan perhatian, sehingga ke depan tidak ada lagi informasi yang seolah-olah negara tidak hadir di mana-mana,” tegasnya.

Sebagai bukti kehadiran negara, Endipat menyebutkan pengerahan pesawat TNI AU di lokasi bencana.