Faktakalbar.id, NASIONAL – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendesak Pemerintah Daerah Manggarai Barat dan aparat kepolisian untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap temuan aktivitas tambang emas ilegal di Pulau Sebayur Besar, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Desakan ini disampaikan karena aktivitas ekstraktif tersebut dinilai mengancam kelestarian lingkungan serta merusak citra pariwisata di kawasan penyangga Taman Nasional Komodo.
Baca Juga: Wisata Labuan Bajo Terancam, KPK Temukan Tambang Emas Ilegal di Pulau Sebayur Besar
Sorotan tajam juga datang dari kalangan legislatif. Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Organisasi dan Keanggotaan sekaligus Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, meminta aparat penegak hukum tidak membiarkan temuan KPK tersebut.
“Polri dan aparat terkait di Manggarai Barat segera menindaklanjuti temuan KPK. Apa yang terjadi di Taman Nasional Komodo, kalau temuan tersebut valid, menjadi berita buruk bagi pariwisata dan kelestarian lingkungan,” tegas Andreas, Jumat (5/12/2025).
Belajar dari Bencana Sumatera
Andreas mengingatkan bahwa kerusakan ekologi akibat praktik ilegal dapat memicu bencana serius.
Ia menyinggung bencana yang baru-baru ini melanda wilayah Sumatra akibat pembalakan dan penambangan liar sebagai peringatan keras agar hal serupa tidak terjadi di NTT.
“Kita (saat ini) sedang prihatin dan ikut merasakan penderitaan saudara-saudari kita di Sumatera… Kasus serupa justru terjadi di depan mata kita,” ujarnya.
Selain potensi bencana, Andreas menilai keberadaan tambang emas ilegal yang berdekatan dengan wilayah konservasi akan menurunkan minat wisatawan.
Hal ini khususnya berlaku bagi turis mancanegara yang memiliki kepedulian tinggi terhadap isu kelestarian alam.
Ikut berita menarik lainnya di Google News Faktakalbar.id
