Faktakalbar.id, MEMPAWAH – Aksi unjuk rasa yang dilakukan Aliansi Mahasiswa Kabupaten Mempawah di depan Gedung DPRD pada Selasa (2/12/2025) berhasil menarik perhatian publik. Selain menolak keras alokasi anggaran Rp22 miliar untuk rumah dinas bupati, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan utama yang berfokus pada perbaikan sektor publik, infrastruktur, dan tata kelola pemerintahan.
Berikut poin-poin Tuntutan Mahasiswa Mempawah kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan DPRD Mempawah:
Tuntutan mahasiswa berpusat pada pengalihan dana yang dianggap tidak mendesak ke sektor-sektor yang lebih memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
- Membatalkan Pembangunan Rumah Dinas Bupati: Menuntut pembatalan proyek pembangunan rumah dinas bupati yang anggarannya sangat besar. Proyek ini dinilai tidak memiliki urgensi dan tidak memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
- Menuntaskan Permasalahan Infrastruktur Dasar: Menuntut keras Pemkab Mempawah menuntaskan segala bentuk permasalahan infrastruktur dasar di daerah.
- Menolak Pemangkasan Anggaran dan Percepatan APBD: Menolak pemangkasan anggaran serta meminta percepatan realisasi APBD untuk menyusun program infrastruktur.
- Percepatan Pelabuhan Kijing: Menuntut Pemkab melakukan percepatan dalam pengoperasian pelabuhan internasional Kijing.
Tuntutan Mahasiswa Mempawah juga menyasar perbaikan tata kelola pemerintahan dan komitmen Pemkab terhadap kelestarian lingkungan.
