“Memberikan pelayanan maksimal kepada tenant itu penting, tetapi jangan sampai berhadapan dengan pengawas ketenagakerjaan yang sedang menjalankan tugas penegakan aturan,” peringat Rinaldi.
Kemnaker memastikan proses hukum akan terus berjalan untuk menyeret pihak-pihak yang bertanggung jawab atas keberadaan “pasukan” pekerja asing ilegal yang beroperasi di tanah Kalimantan Barat tersebut.
(ra)
“Untuk memastikan kepatuhan kedua perusahaan terhadap regulasi ketenagakerjaan dilanjutkan hingga 14 November 2025,” ujar Ismail Pakaya. Namun, proses penegakan hukum di lapangan tidak berjalan mulus. Ismail mengungkapkan bahwa pelaksanaan sidak…
Baca Juga: Perkuat Manajemen, Garuda Indonesia Tunjuk Dua Direktur Asing Eks Singapore Airlines “Ke-94 WNA dikeluarkan dari lokasi kerja di Simalungun karena tak memiliki pengesahan RPTKA sesuai amanat PP 34 Tahun…
Faktakalbar.id, NASIONAL – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan memanggil mantan Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri, dan Ida Fauziyah terkait kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)…
Sebelumnya pada tahun lalu, PT SPM juga kedapatan mempekerjakan tenaga kerja asing pada kawasan tambang yang sama. Kehadiran pekerja asing tersebut ketika itu juga menuai polemik. Seperti diketahui, dalam beberapa…
