Faktakalbar.id, KETAPANG – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Republik Indonesia kembali menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan, khususnya terkait implementasi norma penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di kawasan industri.
Penegasan ini disampaikan menyusul temuan mengejutkan dari hasil inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Kemnaker di Kawasan Industri Ketapang, Kecamatan Pagar Mentimun, Kabupaten Ketapang, pada Selasa (11/11/2025) lalu.
Baca Juga: Dipekerjakan PT SPM, Tenaga Kerja Asing Beli Emas ke Panambang Tradisional
Dalam sidak tersebut, tim pengawas menemukan sebanyak 364 Warga Negara Asing (WNA) yang bekerja tanpa pengesahan dokumen RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing). Ratusan TKA tersebut diketahui berasal dari dua perusahaan berbeda, yakni PT SZCI sebanyak 202 orang dan PT BAP sebanyak 162 orang.
Direktur Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Kemnaker, Rinaldi Umar, mengingatkan bahwa kewajiban memiliki dokumen legalitas tersebut telah diatur secara ketat dalam undang-undang.
“(Regulasi ini) Menyatakan bahwa setiap pemberi kerja TKA wajib memiliki RPTKA yang disahkan pemerintah pusat. Pengecualian hanya dapat diberikan dalam keadaan tertentu sesuai ketentuan perundang-undangan,” kata Rinaldi Umar, Kamis (27/11/2025).
Hal ini merujuk pada Pasal 42 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang menjadi landasan hukum utama dalam penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia.
Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kemnaker, Ismail Pakaya, menjelaskan latar belakang dilakukannya sidak tersebut.
Operasi ini merupakan respons cepat pemerintah atas terjadinya kecelakaan kerja yang menewaskan seorang WNA bernama Wang Abao. Ironisnya, korban diketahui juga tidak memiliki dokumen RPTKA yang sah.
Ikut berita menarik lainnya di Google News Faktakalbar.id
