“Ketika mereka dideportasi atau kehabisan biaya, potensi tindakan kriminal seperti pencurian bisa saja muncul. Ini perlu kita antisipasi secara serius,” tambahnya.
Tak hanya itu, tingginya permintaan pembuatan paspor di Pontianak juga menjadi celah yang rawan dimanfaatkan oleh sindikat untuk memalsukan data kependudukan demi meloloskan korban TPPO.
Menyikapi hal ini, Pemkot Pontianak tidak tinggal diam. Edi menegaskan pihaknya telah membentuk Satgas TPPO yang berkolaborasi dengan BP3MI dan aparat penegak hukum.
Fokus utamanya adalah memutus mata rantai perekrutan ilegal yang seringkali bermodus tawaran kerja menggiurkan dari agen tak resmi.
“Pencegahan harus dilakukan dari hulu, termasuk edukasi masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran kerja ilegal,” tegas Edi.
Selain isu TPPO, pertemuan tersebut juga membahas penguatan ideologi Pancasila di sekolah-sekolah sebagai benteng generasi muda dari paham intoleran, serta rencana peningkatan kompetensi bahasa asing bagi tenaga kerja lokal agar memiliki daya saing global.
(ra)
Ikut berita menarik lainnya di Google News Faktakalbar.id
