“Republik ini tidak boleh ada republik di dalam republik. Kita harus tegakkan semua ketentuan tanpa kita melihat latar belakang dari manapun asalnya,” tegas Sjafrie Sjamsoeddin.
Menanggapi ramainya pembicaraan mengenai pernyataan tersebut, Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) Setjen Kemhan, Kolonel Arm Rico Ricardo Sirait, memberikan klarifikasi.
Ia menegaskan bahwa pernyataan Menhan harus dipahami sebagai peringatan umum mengenai pentingnya pengawasan negara di setiap objek vital nasional.
“Pernyataan itu pada dasarnya mengingatkan pentingnya kehadiran perangkat negara di setiap objek vital. Untuk detailnya kami belum bisa menyampaikan, jadi sementara kami mengacu pada penjelasan umum yang sudah disampaikan Menhan saat kunjungan di lapangan,” kata Rico, Selasa (25/11/2025).
Rico menambahkan bahwa perhatian Menhan muncul dari hasil evaluasi umum di lapangan. Hal ini menjadi catatan penting agar pengawasan negara di titik-titik strategis, seperti bandara Morowali, tetap kuat dan tidak longgar.
Menurutnya, absennya pengawasan negara seperti Bea Cukai, Imigrasi, dan Karantina di sebuah bandara khusus dapat membuka celah aktivitas yang tidak tercatat oleh negara.
Meski demikian, Kemhan masih menunggu pendalaman bersama instansi terkait sebelum memberikan penilaian risiko yang lebih rinci.
“Intinya perhatian tersebut muncul dari evaluasi umum dan menjadi catatan agar pengawasan negara di titik strategis tetap kuat. Kalau pengawasan negara di sebuah bandara tidak lengkap, ruang bagi aktivitas yang tidak tercatat memang bisa terbuka, dan itu bisa berdampak pada keamanan nasional maupun lalu lintas ekonomi,” pungkas Rico.
(*Red)
