Faktakalbar.id, PADANG – Tata kelola data yang akurat dan terintegrasi menjadi pondasi vital dalam manajemen kebencanaan modern.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus mendorong Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) untuk mewujudkan hal tersebut melalui implementasi tata kelola Satu Data Bencana di wilayahnya.
Komitmen ini ditandai dengan pengukuhan forum Satu Data Bencana (SDB) dan pengenalan sistem informasi SDB yang berlangsung di Kota Padang, pada Selasa (25/11/2025).
Baca Juga: BNPB Gandeng PNM, Fokus Pemulihan Ekonomi Pascabencana di 10 Desa
Langkah ini dinilai krusial karena data kebencanaan tidak hanya berfungsi sebagai arsip, melainkan instrumen penting dalam pengkajian, perencanaan, hingga pengambilan kebijakan strategis yang berdampak langsung pada keselamatan masyarakat.
Sekretaris Utama BNPB, Rustian, dalam sambutannya yang dibacakan secara daring oleh Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB, Andi Eviana, menegaskan bahwa sistem ini adalah instrumen strategis.
“Melalui sistem informasi SDB Provinsi Sumbar yang hari ini (25/11) diperkenalkan, BNPB berharap seluruh data kebencanaan mulai dari kejadian, dampak, risiko, kapasitas hingga data terpilah untuk kelompok rentan, seperti lansia, perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan komunitas terpencil dapat dikelola secara terpadu dan transparan,” pesan Rustian.
Lebih lanjut, Rustian menyebut bahwa inisiatif ini menegaskan komitmen bersama pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan satu pintu data kebencanaan yang inklusif.
Jadi Percontohan Nasional
Apresiasi juga datang dari dunia internasional. Perwakilan United Nations Population Fund (UNFPA), Verania Andria, menyebut bahwa Satu Data Bencana di Sumbar ini merupakan role-model pertama di tingkat daerah.
Sistem ini menjadi implementasi sub-nasional pertama dari Sistem Satu Data Bencana Nasional yang dapat dicontoh oleh provinsi lain.
“Tujuan sistem satu data bencana untuk memperkuat kebijakan dan pengurangan ancaman risiko bencana dan mendukung data terpilah untuk sensitif gender dengan dasar hukum dan kebijakan yang kuat,” ujar Verania.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi, menyambut baik peluncuran ini.
Baca Juga: Cetak Pemimpin Tangguh Bencana, Kepala BNPB Buka Senior Disaster Management Training 2025
Menurutnya, sistem ini akan menyatukan data lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan lintas kabupaten/kota, sehingga menghindari duplikasi atau ketidaksinkronan data.
Ikut berita menarik lainnya di Google News Faktakalbar.id
