“SPPG yang dibangun BGN itu prosesnya lebih panjang karena menggunakan uang negara, berbeda dengan mitra mandiri yang pakai dana pribadi,” ujar Agus saat dikonfirmasi, Kamis (20/11/2025).
Agus menyebut bahwa secara prinsip tidak ada titik dapur yang dihapus. Namun, operasional masih menunggu tahapan lanjutan, termasuk penentuan penerima manfaat dan mekanisme pemerataan.
“Ini bukan hanya terjadi di Kalbar, tapi juga di banyak provinsi lain di Indonesia,” katanya, menepis kekhawatiran terkait Bangunan APBN Menganggur tersebut.
Baca Juga: Petaka Soto Sayur MBG, Puluhan Siswa Maniamas Tumbang! Dapur SPPG Ngabang Resmi Disetop
Meski demikian, kondisi infrastruktur yang tidak difungsikan memunculkan pertanyaan lebih luas soal tata kelola program MBG.
Minimnya informasi resmi dan ketidaksinkronan data antara pusat dan daerah menimbulkan kesan BGN lebih mengutamakan dapur mitra mandiri.
Pihak desa sangat berharap BGN segera memberikan kepastian jadwal operasional agar Bangunan APBN Menganggur ini bisa segera memberi manfaat bagi masyarakat.
(Dhn)
Ikut berita menarik lainnya di Google News Faktakalbar.id
