Pemerintah wajib mengedukasi masyarakat mengenai mitigasi risiko agar tidak timbul penolakan akibat minimnya informasi.
Dukungan serupa datang dari Pakar Ekonomi Untan, Meiran Panggabean.
Ia mengungkapkan bahwa studi kelayakan menunjukkan kondisi geologi dan topografi Kalbar aman untuk pembangunan PLTN.
“Jika PLTN beroperasi, Kalbar bisa berhenti mengimpor listrik dari Malaysia. Bahkan, kita berpotensi surplus dan justru mengekspor listrik ke negara tetangga,” tegas Meiran.
Sementara itu, Pakar Kebijakan Publik Untan, Erdi, mengingatkan pemerintah untuk segera membangun kepercayaan publik.
“Pemerintah harus mampu meyakinkan rakyat bahwa negara hadir melindungi dan menjamin keamanan teknologi ini, bahkan untuk skenario terburuk sekalipun,” katanya.
Di tingkat pusat, Kementerian ESDM dikabarkan tengah mematangkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait pembentukan Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO) sebagai landasan eksekusi pembangunan PLTN pertama di Indonesia.
(*Mira)
Ikut berita menarik lainnya di Google News Faktakalbar.id
