Baca Juga: KPK Selidiki Dugaan Korupsi BPKH, Bidik Fasilitas Katering Hingga Kargo Jemaah Haji
Asep berharap penegakan hukum ini dapat memperbaiki kualitas layanan haji ke depannya, mengingat saat ini KPK juga tengah menyidik kasus dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama.
“Jangan sampai uangnya lebih mahal tapi layanannya tidak sepadan dengan uangnya, artinya uang yang mahal tapi layanannya kurang baik,” pungkasnya.
Menanggapi sorotan yang mengarah ke lembaganya, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menyatakan siap kooperatif dalam memberikan data dan informasi yang dibutuhkan KPK.
Di sisi lain, Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, memberikan klarifikasi spesifik mengenai isu dugaan korupsi pengiriman barang jemaah haji (kargo) pada musim haji 1446 H yang menyeret nama anak perusahaan mereka, BPKH Limited.
Fadlul menegaskan bahwa BPKH Limited didirikan untuk investasi langsung di ekosistem haji Arab Saudi, bukan sebagai penyelenggara jasa kargo.
“BPKH Limited tidak melakukan penerimaan, pengangkutan, penanganan, dan pengawasan terhadap barang jamaah haji,” jelas Fadlul.
Ia memastikan bahwa sesuai kontrak, BPKH Limited tidak bertanggung jawab atas kendala operasional kargo di lapangan.
Baca Juga: Korupsi Kuota Haji: KPK Periksa Dirjen Kemenag dan Mantan Pejabat KJRI Jeddah
Fadlul juga menekankan bahwa keuntungan investasi dari anak usaha tersebut akan dikembalikan untuk kemaslahatan jemaah.
“Seluruh keuntungan dari aktivitas investasi BPKH Limited, termasuk kerja sama komersial dengan pihak ketiga, akan dikembalikan kepada BPKH dalam bentuk dividen,” tutup Fadlul.
(*Red)
Ikut berita menarik lainnya di Google News Faktakalbar.id
