Di beberapa titik, pekerjaan bahkan dikoordinasi langsung oleh kepala desa. Kontraktor hanya menjadi nama dalam dokumen.
“Ada desa yang kepala desanya mengumpulkan pekerja sendiri. Kontraktor cuma tanda tangan kontrak lalu selesai. Lapangan dikerjakan orang lain,” tambah Cak.
Fakta Kalbar telah mengirimkan pertanyaan resmi kepada Kadis PUPR Kalbar, Iskandar Zulkarnaen, Oktober lalu dan upaya konfirmasi langsung lainnya juga telah dilakukan. Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi.
Baca Juga: Anggota DPRD Cilegon Minta OPD Realisasikan “Proyek Pokir” Sesuai Hasil Reses dan RDP
Ratusan miliar rupiah yang seharusnya membenahi jalan dan jembatan rusak, justru diduga mengalir ke jaringan rente proyek normalisasi, yang dalam banyak kasus hanya menguntungkan pemilik kebun tertentu.
Fakta Kalbar akan melakukan penelusuran lebih jauh pada bagian selanjutnya. Fokusnya adalah mengungkap pola distribusi paket Pokir, jaringan perusahaan pinjaman, dan jalur aliran dana di balik Proyek Normalisasi ini.
(*Red)
Ikut berita menarik lainnya di Google News Faktakalbar.id
