Faktakalbar.id, KALIMANTAN BARAT – Dugaan penyimpangan serius dalam proyek Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kalimantan Barat memasuki babak baru. Fakta Kalbar menemukan indikasi bahwa pelaksanaan sejumlah proyek normalisasi dan Operasi Pemeliharaan (OP) saluran di Dinas PUPR Provinsi Kalbar tidak dikerjakan oleh perusahaan kontrak. Sebaliknya, pekerjaan diduga diatur langsung oleh oknum pegawai dinas.
Kontraktor Hanya Dipinjam, Fee Bendera Maksimal 2 Persen
Seorang narasumber lapangan, Cak (bukan nama sebenarnya), mengungkapkan pola gelap proyek tersebut. Ia menyebut sebagian besar perusahaan yang tercantum dalam paket Pokir tidak pernah bekerja di lapangan. Perusahaan-perusahaan ini hanya “dipinjam” untuk memenuhi persyaratan administratif kontrak.
“Perusahaan cuma kasih dokumen untuk di tanda tangan. Mereka dibayar fee bendera paling tinggi dua persen dari nilai kontrak,” ujar Cak kepada Fakta Kalbar, Sabtu (15/11).
Usai tanda tangan kontrak, seluruh pekerjaan dan koordinasi lapangan diambil alih. Pihak yang mengambil alih adalah oknum pegawai dinas, kepala desa, atau kelompok pekerja yang sudah disiapkan.
Baca Juga: Benahi Tata Kelola, KPK Dampingi Pemkab Sambas Soroti Anggaran Pokir dan PBJ
“Kontraktornya bahkan tidak tahu lokasi proyek. Mereka tidak turun sama sekali,” kata Cak.
Yang menentukan seluruh proses adalah orang dinas dan orang lapangan yang sudah diatur.
Nilai Pekerjaan Nyata Hanya 20 Persen dari Kontrak
Cak menyebut, nilai pekerjaan di lapangan sangat berbeda jauh dari dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB). Pada satu paket proyek bernilai Rp200 juta, nilai pekerjaan nyata di lapangan hanya sekitar Rp35–40 juta. Artinya, hanya sekitar 20 persen dari nilai kontrak.
Item pekerjaan yang seharusnya teknis seperti galian, normalisasi, dan rehabilitasi irigasi rawa, sebagian besar hanya berupa pembersihan rumput. Ada juga pengangkatan lumpur tipis, atau merapikan pinggiran saluran.
“Banyak paket normalisasi itu sebenarnya cuma bersih-bersih rumput. Tidak ada pekerjaan teknis yang seharusnya masuk spesifikasi. Sisanya kemana, sudah bisa ditebak,” ujar Cak.
Potensi Kebocoran Puluhan Miliar dan Rente Proyek
Pokir DPRD Kalbar tahun 2025 disinyalir menembus lebih dari Rp500 miliar. Sebagian besar dana ini dialokasikan untuk rehabilitasi jaringan irigasi rawa, normalisasi saluran, dan OP.
Seluruhnya dipecah menjadi paket-paket maksimal Rp200 juta. Pemecahan ini dilakukan agar bisa diproses melalui penunjukan langsung (PL). Praktik ini sengaja membuka ruang bagi praktik rente.
Jika setiap paket hanya dikerjakan 20-30 persen dari nilai kontrak, maka potensi kebocoran dapat mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Ini adalah kerugian negara yang signifikan akibat Dugaan Korupsi Pokir PUPR.
Ikut berita menarik lainnya di Google News Faktakalbar.id
