Faktakalbar.id LIFESTYLE – Wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto, adalah perdebatan abadi yang membelah publik.
Di satu sisi, ia dijuluki “Bapak Pembangunan” atas stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi selama lebih dari tiga dekade.
Namun di sisi lain, 32 tahun kekuasaannya, yang dikenal sebagai era Orde Baru, meninggalkan luka sejarah yang teramat dalam.
Bagi sebagian besar korban dan pegiat hak asasi manusia, menyematkan gelar “pahlawan” pada sosok Soeharto dianggap sebagai sebuah ironi dan pengkhianatan terhadap sejarah.
Baca Juga: Istana Konfirmasi Soeharto Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Diumumkan Prabowo Besok
Gelar Pahlawan Nasional mensyaratkan integritas moral dan jasa yang tak tercela.
Berikut adalah 5 alasan kontroversial dari sisi gelap sejarah Orde Baru yang menjadi dasar penolakan tersebut.
1. Tragedi Kemanusiaan 1965-1966
Lahirnya rezim Orde Baru diawali oleh salah satu periode terkelam dalam sejarah Indonesia.
Pasca-peristiwa G30S, terjadi pembantaian massal terhadap anggota, simpatisan, atau siapa pun yang dituduh sebagai anggota Partai Komunis Indonesia (PKI).
Di bawah komando Soeharto sebagai Pangkopkamtib, operasi pembersihan ini menewaskan ratusan ribu (beberapa estimasi menyebut jutaan) orang tanpa proses pengadilan.
Peristiwa yang sering disebut sebagai “genosida politik” ini menjadi fondasi berdarah bagi 32 tahun kekuasaan Soeharto. Bagi para korban dan keluarganya, ini adalah “dosa asal” yang tak termaafkan.
2. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang Menggurita
Era Orde Baru adalah sinonim dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Soeharto membangun sistem di mana kekuasaan politik, militer, dan bisnis menyatu dalam lingkarannya, terutama Keluarga Cendana.
Pada tahun 2004, Transparency International menobatkannya sebagai pemimpin terkorup di dunia dalam sejarah modern, dengan estimasi kekayaan yang dikumpulkan mencapai miliaran dolar AS.
Korupsi sistemik ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga menciptakan kesenjangan ekonomi yang tajam dan mewariskan budaya korupsi yang masih sulit diberantas hingga hari ini.
3. Pemberangusan Demokrasi dan Kebebasan Berpendapat
Ikut berita menarik lainnya di Google News Faktakalbar.id
