Proyek yang menggunakan dana hibah RR senilai Rp 14 miliar ini berhasil rampung dua bulan lebih cepat dari target kontrak yang seharusnya selesai pada Desember 2025.
Peresmian yang ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pemotongan pita disambut meriah oleh warga. Kepala BNPB mengucapkan selamat atas kembalinya fungsi jembatan yang telah lama dinantikan.
“Saya mewakili BNPB ingin mengucapkan selamat, khususnya bagi warga yang selama ini terkena dampak,” ucap Suharyanto.
Suharyanto menegaskan bahwa peresmian ini adalah wujud dan implementasi bahwa pemerintah pusat selalu hadir untuk membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana.
Momentum ini, lanjutnya, sekaligus menjadi tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto kepada BNPB, yang selalu menekankan bahwa keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi.
“Peresmian ini adalah bentuk perhatian pemerintah pusat kepada masyarakat,” ungkap Suharyanto.
“Presiden menekankan, untuk urusan masyarakat tidak boleh di nomor dua kan. Harus diprioritaskan,” tambahnya.
Menurut Suharyanto, kinerja terberat BNPB justru pada urusan pascabencana. Ia menyebut peresmian jembatan ini sebagai bukti kolaborasi pentahelix (pemerintah, dunia usaha, masyarakat, akademisi, dan media) dalam pemulihan infrastruktur.
“Yang berat adalah pascabencananya. Ini yang perlu kerja sama pusat dan daerah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, komunitas dan media (pentahelix). Karena kalau sudah pasca yang ditangani sangat besar,” jelas Suharyanto.
Selain infrastruktur, BNPB juga siap membantu kebutuhan lain seperti pompa air untuk musim kemarau. Kepala BNPB mengimbau Pemkab Kebumen untuk mengajukan permohonan jika memang diperlukan.
“Seperti misalnya sumur bor. Jika pemerintah daerah tidak mampu, maka bisa diajukan ke pemerintah pusat. Sehingga permasalahan bisa ditangani demi masyarakat,” kata Suharyanto.
Di hadapan masyarakat dan jajaran Pemkab Kebumen, Kepala BNPB juga mengingatkan bahwa bencana tidak dapat dicegah, namun dampaknya bisa dikurangi melalui mitigasi dan kesiapsiagaan.
“Kita tidak bisa mencegah kapan terjadinya bencana, tapi kita bisa mengurangi dampaknya,” kata Suharyanto.
Ia mencontohkan wilayah selatan Kebumen yang dilalui lempeng aktif yang berpotensi memicu gempa bumi dan tsunami. Menurutnya, risiko ini harus disikapi dengan bijak melalui peningkatan kesiapsiagaan, bukan dengan kepanikan.
“Kebumen dilalui lempeng. Bukan harus ditakuti. Kapan itu gempa terjadi, tidak ada yang tahu. Tidak ada yang bisa memprediksi kapan itu terjadi. Tapi mitigasi, kesiapan dan kesiapsiagaan harus ditingkatkan agar kita semua terhindar dari dampak mungkin besar,” jelas Suharyanto.
Baca Juga: Didampingi Deputi 3 BNPB, Gibran Tinjau Pembenahan Outlet Kolam Retensi Terboyo
Sebelum mengakhiri sambutannya, Suharyanto berpesan agar seluruh unsur pemerintah daerah dan masyarakat terus mendampingi penggunaan aset yang dibiayai negara agar transparan dan bermanfaat jangka panjang.
“Tolong setiap pengerjaan dan penggunaan aset ini didampingi. Kita negara hukum. Biar apapun dapat terlaksana dengan baik, transparan dan tidak ada permasalahan ke depannya,” tutup Suharyanto.
(*Red)
