Faktakalbar.id, NASIONAL – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali menjadi sorotan dunia internasional. Media asal Inggris, The Guardian, menyoroti kondisi terkini IKN dan menyebut bahwa proyek ambisius tersebut berisiko berubah menjadi “kota hantu”.
Dalam laporannya, media tersebut menilai bahwa selama satu tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, arah pembangunan IKN tampak berbeda.
Baca Juga: Basuki Hadimuljono ‘One Man Show’ di IKN: Pimpin Rapat JETRO Hingga Awasi Proyek
The Guardian menyebut alokasi dana APBN untuk IKN menurun, laju pembangunan fisik melambat, dan jumlah ASN yang bersedia pindah belum mencapai target.
Namun, Juru Bicara Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Troy Pantouw, membantah keras tudingan tersebut. Ia menegaskan bahwa pemberitaan media asing itu tidak sepenuhnya akurat dan menyesatkan.
“Pernyataan yang disampaikan media itu tidak benar,” ujar Troy dalam keterangan yang dikutip, Sabtu (1/11/2025).
Troy menekankan bahwa arah pembangunan IKN tetap jelas dan berada di jalur yang tepat. Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh pemberitaan yang belum terverifikasi.
“Insya Allah, prospek IKN sangat positif. Tidak ada alasan untuk meragukannya. Masyarakat sebaiknya tidak mudah termakan narasi dari media asing,” tambahnya.
Komitmen Pemerintahan Baru
Lebih lanjut, Troy menjelaskan bahwa progres pembangunan IKN pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto justru terus menunjukkan kemajuan signifikan.
Pemerintah, katanya, telah menegaskan komitmennya melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029, yang menempatkan IKN sebagai salah satu prioritas nasional.
Baca Juga: Prabowo Tetapkan IKN Jadi Ibu Kota Politik Indonesia Mulai 2028
Dukungan juga tertuang dalam Perpres Nomor 79 Tahun 2025 mengenai Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.
Perpres ini menetapkan bahwa pada tahun 2028, Nusantara akan resmi berfungsi sebagai Ibu Kota Politik Indonesia, disertai rencana pemindahan ASN serta pembangunan infrastruktur dasar yang memadai.
Skema Pembiayaan Bukan Hanya APBN
Menanggapi isu pemangkasan anggaran, OIKN menegaskan bahwa pembiayaan pembangunan IKN tidak hanya bersumber dari APBN. Pemerintah juga aktif menggandeng pihak swasta dan investor asing.
Berdasarkan data OIKN, total dana APBN yang dialokasikan untuk periode 2025–2029 mencapai Rp48,8 triliun. Sementara itu, komitmen investasi telah mencapai Rp225,02 triliun.
