Faktakalbar.id, PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak mengambil langkah strategis untuk mempercepat transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah.
Inovasi terbaru yang diluncurkan adalah sistem pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) P-2 berbasis QRIS, yang diharapkan dapat mempermudah masyarakat sekaligus menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Baca Juga: Digitalisasi Pajak Jadi Kunci, PAD Pontianak Sukses Tembus Rp397 Miliar
Peluncuran ini dilakukan dalam acara High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Aming Coffee Podomoro, Sabtu (18/10/2025).
Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, menegaskan pentingnya kolaborasi dan inovasi untuk mencapai target PAD yang telah ditetapkan.
“Melalui digitalisasi, kita ingin mewujudkan tata kelola keuangan yang efisien, efektif, transparan, dan terintegrasi, termasuk dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah,” ujar Bahasan saat membuka acara.
Bahasan mengungkapkan, berdasarkan perubahan APBD 2025, target PAD dari sektor pajak daerah ditetapkan sebesar Rp532,9 miliar. Untuk mencapainya, diperlukan terobosan yang memudahkan masyarakat sebagai wajib pajak.
“Kita harus menyusun strategi yang cantik agar proses pemungutan pajak dan retribusi dapat berjalan efektif, efisien, dan akuntabel. Di sisi lain, masyarakat juga harus mendapatkan layanan yang mudah, cepat, dan murah,” jelasnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak, Amirullah, menambahkan bahwa Pontianak memiliki infrastruktur digital yang paling siap di Kalimantan.
Baca Juga: Optimalisasi Pajak Daerah, Pemkot Pontianak Dorong Transaksi Digital Lewat QRIS
Menurutnya, digitalisasi daerah Pontianak bukan lagi wacana, melainkan sebuah kebutuhan untuk meningkatkan kualitas layanan publik.
“Pontianak merupakan salah satu kota dengan peran strategis dalam kegiatan perekonomian di Kalimantan. Bahkan, Pontianak termasuk daerah yang infrastruktur digitalnya paling siap dibandingkan kota-kota lain di Kalimantan,” tegas Amirullah.
Dukungan juga datang dari Bank Indonesia. Deputi Kepala Perwakilan BI Kalbar, Reinaldy Akbar Ariesha, menyebut TP2DD adalah wadah kolaborasi strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Pontianak merupakan salah satu kota dengan ekosistem ekonomi paling efisien di Kalimantan. Infrastruktur digitalnya tergolong lebih siap. Ini menjadi modal penting untuk terus berinovasi,” paparnya.
Dengan kolaborasi yang solid, program digitalisasi daerah Pontianak diharapkan tidak hanya meningkatkan PAD, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi nyata yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga: Bayar PBB di Pontianak Kini Semudah Scan QRIS, Pemkot Luncurkan Inovasi Digital
(*Red)
