Dikatakannya, adapun salah satu fokus utama Pemprov dalam memberantas praktik mafia BBM yang selama ini diduga bermain dalam distribusi solar bersubsidi.
Dalam hal ini Krisantus menyebutkan bahwa beberapa waktu terakhir media sosial ramai dengan informasi soal praktik-praktik kecurangan di SPBU, bahkan hingga menimbulkan insiden yang tidak diinginkan.
“Kita tidak ingin SPBU menjadi sarang mafia-mafia solar yang mengambil keuntungan pribadi, bukan untuk kesejahteraan masyarakat. Pemerintah akan mengambil tindakan tegas,” ucapnya.
Kemudian menanggapi keberadaan pelangsir atau pengecer BBM yang seringkali menyebabkan antrian panjang dan kelangkaan di SPBU, Wagub Kalbar mengungkapkan bahwa aktivitas tersebut seharusnya tidak diperbolehkan.
Namun, ia juga memahami adanya keterkaitan ekonomi antara pelangsir dan para sopir di lapangan dimana sama-sama mencari rejeki.
“Sebenarnya pelangsir ini tidak boleh. Tapi mereka juga mencari nafkah, dan di lapangan ada saling pengertian dengan para supir. Namun, kita tidak ingin pelangsir lebih dominan daripada ekspedisi yang membawa barang ke daerah,” terangnya.
Pria yang pernah menjabat sebagai anggota DPR RI ini juga menghimbau kepada masyarakat terutama para sopir ekspedisi untuk melaporkan SPBU yang terbukti nakal atau melakukan penyelewengan distribusi BBM langsung ke pihak Pertamina atau aparat penegak hukum.
“Laporkan langsung ke Pertamina atau aparat penegak hukum. Lebih baik ke penegak hukum agar bisa segera ditindak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku,” tutupnya. (red)
