Ia meminta seluruh pihak sopir ekspedisi segera menyerahkan data dan nomor polisi kendaraan operasional untuk dilakukan verifikasi terhadap jumlah dan kesesuaian kuota di lapangan.
“Kami minta dukungan dan kerja sama. Tolong data kendaraan supir ekspedisi diserahkan hari ini juga supaya bisa kami cek, apakah jumlahnya dan kuotanya sesuai dengan ketentuan di SPBU. Kalau ternyata tidak sesuai, kami akan ajukan koreksi ke BPH Migas. Jadi kami minta list-nya sudah fix hari ini, jangan berubah-ubah,” tegas Aris.
Menurutnya, ketidakteraturan data kendaraan menjadi salah satu penyebab utama munculnya persoalan distribusi dan antrean panjang di sejumlah SPBU.
Untuk sementara waktu, penyaluran BBM bagi kendaraan ekspedisi dialihkan ke SPBU terdekat sembari menunggu pembenahan sistem.
“Untuk sementara kami alihkan ke SPBU terdekat. Tapi perlu diingat, pengurangan atau penyesuaian kuota itu kewenangan regulator, bukan kami. Semua keputusan tetap melalui rapat bersama yang dipimpin oleh pihak BPH Migas,” jelasnya.
Lebih lanjut, Aris menegaskan bahwa Pertamina tidak akan tinggal diam jika menemukan praktik di lapangan yang menyimpang dari ketentuan resmi.
“Kami ini badan usaha yang diberi mandat negara untuk menyalurkan energi. Kalau ada SPBU yang beroperasi tidak sesuai aturan, kami akan bina. Tapi kalau tetap membandel, siap-siap saja, kami akan tindak,” ujar Aris.
Baca Juga: Demo Sopir Truk Kalbar: Jika Tak Ada Langkah Konkret, Kami Akan Mogok Massal
Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak ragu melapor melalui call center Pertamina di nomor 135 jika menemukan dugaan pelanggaran atau praktik curang di SPBU.
“Call center kami buka 24 jam. Kalau ada laporan masuk, langsung kami tindaklanjuti. Jadi kalau ada SPBU yang main-main, laporkan saja ke 135. Jangan diam, karena kami ingin pelayanan yang bersih dan transparan,” tegasnya.
Aris menambahkan, pihaknya saat ini sedang menelusuri indikasi praktik yang tidak sesuai ketentuan oleh sejumlah SPBU.
“Kami lihat memang ada yang tidak sesuai ketentuan. Kalau itu terbukti, akan kami ambil langkah tegas. Karena kami tidak mau ada permainan di sektor vital seperti BBM subsidi,” pungkasnya.
(RN)
