Ia juga menyoroti narasi yang berkembang di mana dapur yang dikelola TNI-Polri dianggap “bagus dan aman” dan dijadikan percontohan.
“Kalau SPPG itu di bawah yayasan TNI-Polisi itu bagus, aman. Tapi apa indikatornya? Harus dijelaskan dong,” tegas Sari.
Perlakuan istimewa ini diduga berkaitan dengan perintah Presiden Prabowo Subianto kepada Kepala BGN Dadan Hindayana untuk mengadopsi standar operasional Polri.
Perintah ini muncul setelah insiden keracunan massal yang menimpa lebih dari 6.000 orang akibat program MBG.
Menurut Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, Presiden Prabowo menginginkan dapur MBG segera dilengkapi alat tes kit kebersihan makanan, alat pencuci higienis, dan filter air bersih, sebagaimana standar Polri.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, membenarkan instruksi tersebut, seraya memuji standar dapur yang dikelola Polri.
“Bangunan yang dikelola Polri itu memang memenuhi standar yang baik. Selain itu, sebelum makanan dibagikan, mereka melakukan rapid test terlebih dahulu,” ujarnya pada Rabu, (1/10/2025).
Baca Juga: Pasca Keracunan Massal di Ketapang, MUI Jelaskan Status Halal Ikan Hiu
(*Mira)
