Fokus utamanya adalah peningkatan produktivitas yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan ketahanan sosial-ekonomi.
Baca Juga: Anggaran Transfer ke Daerah Naik, Defisit APBN 2026 Disepakati Melebar
Titik Rawan Pemborosan Anggaran
Dalam konteks tersebut, Tito menekankan bahwa efisiensi anggaran pemda menjadi salah satu dari empat hingga lima arahan utamanya.
Ia menyebut banyak pos belanja birokrasi dan operasional yang menjadi sumber inefisiensi.
“Tadi saya sempat diskusi, efisiensi belanja wajib dilakukan bukan sengaja jadi pemborosan. Banyak sekali pemborosan-pemborosan terjadi,” katanya.
Meskipun belanja pegawai yang bersifat wajib harus dibayarkan, Tito mengkritik alokasi dana untuk kegiatan yang tidak mendesak.
“Kalau belanja pegawai aman, masih harus dibayar. Tapi belanja birokrasi, belanja operasional pegawai kan banyak sekali juga terjadi pemborosan. Rapat-rapat yang tidak penting cukup dua kali, dibuat 10 kali. Kemudian juga perjalanan dinas ya mungkin cukup 4 kali dibuat mungkin 20 kali,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pos biaya perawatan dan pemeliharaan aset yang sering kali dinaikkan tanpa dasar kebutuhan yang jelas, yang berpotensi menjadi celah pemborosan.
“Itulah salah satu. Biaya untuk perawatan dan pemeliharaan yang sebetulnya cukup terbatas ini kemudian dinaikkan dan sebagainya. Ini mau terjadi pemborosan-pemborosan kami,” tambah Tito.
Kabupaten Lahat: Contoh Sukses Efisiensi
Tito memaparkan contoh nyata keberhasilan efisiensi anggaran di daerah. Ia menyebut, di tengah banyaknya keluhan daerah akibat penyesuaian transfer anggaran dari pusat pada tahun 2025, Kabupaten Lahat di Sumatera Selatan justru mampu berinovasi.
“Daerah banyak mengeluh, tapi ada daerah yang bisa melakukan itu dengan baik. Contohnya adalah Kabupaten Lahat. Dia mampu untuk menyederhanakan, efisiensikan lebih kurang Rp462 miliar yang sebetulnya tadi mau digunakan untuk yang macam-macam birokrasi tadi, tapi dialihkan kepada program yang langsung bisa membantu rakyat, pertumbuhan ekonomi, yaitu membangun sistem irigasi untuk mengairi 8.000 hektare tanah pertanian,” ungkapnya.
Langkah ini menjadi bukti nyata bahwa efisiensi anggaran pemda dapat memberikan dampak langsung pada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga: Ironi APBN: Saat Anggaran Daerah Dipotong 25%, Anggaran DPR Melonjak Hampir 50%
“Ini adalah satu bentuk contoh kasus tadi, artinya efisiensi itu sudah terjadi,” ujarnya.
Di akhir paparannya, Tito mengingatkan bahwa potensi efisiensi di daerah masih sangat besar dan terkadang sengaja disembunyikan.
“Dan ada efisiensi yang itu bisa disembunyikan juga. Jadi itu yang selalu kami sebutkan kepada teman-teman daerah,” pungkasnya.
(*Red)
