Selain itu, BNPB juga telah merevisi Rencana Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana (R3P) dengan memasukkan unsur gender dan disabilitas, menekankan pentingnya pendekatan yang inklusif.
Baca Juga: Gempa Sumenep M 6,5, BNPB Laporkan 4 Rumah Rusak dan Imbau Tetap Tenang
Pelibatan aktif komunitas disabilitas sangat diharapkan, dimulai dari tahap perencanaan awal, asesmen, hingga peningkatan kapasitas.
“Dalam penanggulangan bencana, semua orang memiliki hak untuk melindungi dan dilindungi, kami di BNPB tidak melihat fisik dari rekan disabilitas, namun yang kami lihat adalah kapasitasnya dalam mendukung pelaksanaan penanganan bencana.” ujar Plt. Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Pangarso Suryotomo.
Pangarso juga menjelaskan bahwa peran Unit Layanan Disabilitas (ULD) sangat strategis sebagai mitra bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan aktor-aktor lain dalam penanggulangan bencana.
Di beberapa provinsi, seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Nusa Tenggara Timur, ULD sudah terbentuk dan secara aktif bersinergi dalam kegiatan penanganan bencana yang berbasis inklusivitas.
Sementara itu, Provinsi Nusa Tenggara Barat sedang dalam proses pembentukan ULD.
Dalam diskusi ini, perwakilan ULD tersebut berkesempatan menceritakan pengalaman mereka di wilayah masing-masing.
Baca Juga: BNPB Rilis Data Bencana Terkini, Sejumlah Wilayah Terdampak Hidrometeorologi
Diskusi ini menghadirkan sejumlah narasumber penting, termasuk Prasinta Dewi selaku Deputi Bidang Pencegahan BNPB periode 2021-2025, Pangarso Suryotomo, Plt. Direktur Sosial Ekonomi dan Sumber Daya Alam BNPB Asep Supriyatna, serta Direktur Kemandirian Sosial dan Ekonomi Bappenas. Acara ditutup oleh Lucy Dickinson, Tim Leader Siap Siaga.
(*Red)
