Akses utama menuju kawasan sebenarnya sudah sangat mendukung, dengan Jalan Trans-Kalimantan yang mulus dan menjadi nadi penghubung daerah ini dengan pusat ekonomi.
Namun, berbanding terbalik, jalan setapak di lokasi permukiman sering becek apabila diguyur hujan, menyulitkan aktivitas warga di musim hujan.
Kendala terbesar justru datang dari lahan.
Suminten, warga transmigran Dusun Beruang asal Boyolali, Jawa Tengah, menceritakan bahwa janji pemerintah tentang 2 hektare lahan per keluarga belum terealisasi.
“Kami sudah menunggu lebih dari 13 tahun. Sekarang ada kabar akan dibagikan 0,68 hektare per KK, tapi ada kewajiban bermitra dengan perusahaan. Tidak ada sosialisasi, kami jadi bingung,” keluhnya.
Sementara itu, di Kecamatan Paloh, program transmigrasi masih berada di tahap awal.
Pemerintah kabupaten baru mematok lahan sebesar 600 hektare di Desa Sebubus, Dusun Ceremai, untuk program ini. Sambutan masyarakat pun terbelah.
Sebagian warga berharap program ini membawa percepatan pembangunan, sementara yang lain khawatir akan mengulang kegagalan di masa lalu.
Solihin Rabudin, perwakilan kelompok tani di Kecamatan Paloh, mengingatkan pengalaman pahit Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) tahun 1996.
“Dulu hanya diberi lahan rumah 4×4 meter, tanpa pendampingan. Akhirnya lahan kami ditinggalkan. Kalau mau dilanjutkan, tolong ada jaminan hidup untuk tahun pertama, jangan hanya memberikan lahan,” tegasnya.
Baca Juga: Demo Besar di Sambas, Warga Kritik Keras Kebijakan Pemda
(*Red)
