Sementara itu, aset lain akan kehilangan status penggunaannya sebagai dasar hukum pertanggungjawaban pada semester II TA 2025.
Baca Juga: Resmi! Kejaksaan RI Lanjutkan Pengalihan Pengelolaan Rupbasan Tahap II dari Kemenkumham
Selain itu, Kanwil juga akan meningkatkan koordinasi dengan instansi vertikal lainnya, seperti Kanwil Ditjen Imigrasi Kalbar, Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Kalbar, serta Kanwil Kemenkumham Kalteng.
Koordinasi ini bertujuan untuk perpanjangan penggunaan sementara maupun penggunaan bersama BMN.
Melalui komitmen ini, Kanwil Kemenkumham Kalbar menunjukkan keseriusan dalam menertibkan administrasi dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas.
Langkah-langkah perbaikan ini diharapkan dapat memperkuat pengelolaan audit BMN yang transparan dan akuntabel.
(*Red)
Ikut berita menarik lainnya di Google News Faktakalbar.id
