Faktakalbar.id, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyetujui pembentukan tim reformasi kepolisian, sebuah langkah yang disebut-sebut sebagai jawaban atas tuntutan publik.
Keputusan ini diambil setelah Presiden Prabowo menerima masukan dari berbagai tokoh Gerakan Nurani Bangsa di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (11/9/2025).
Baca Juga: Presiden Prabowo Setuju Bentuk Komisi Reformasi Polri dan Investigasi Prahara Agustus
Pembentukan tim khusus ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja dan kebijakan institusi Polri secara menyeluruh.
Tujuannya adalah untuk memastikan penegakan hukum berjalan profesional dan tidak lagi terjadi tindakan represif atau pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
Tuntutan Masyarakat dan Harapan Tokoh Bangsa
Gomar Gultom, yang merupakan mantan Ketua Umum Persatuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), mengungkapkan bahwa ide pembentukan tim reformasi ini datang langsung dari Presiden Prabowo.
“Pak Presiden akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian. Saya kira ini juga atas tuntutan dari masyarakat,” tutur Gomar usai pertemuan.
Selain isu reformasi Polri, para tokoh yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa juga menyampaikan kekhawatiran mereka terkait penahanan pelajar dan aktivis pasca-demonstrasi pada Agustus lalu.
Baca Juga: Kapolri Listyo Sigit: Penembakan Peluru Karet untuk Massa Anarkis Sesuai Prosedur
Mereka mendesak agar para demonstran yang masih ditahan segera dibebaskan.
“Kami berharap sesegera mungkin bisa dibebaskan, karena mereka adalah anak-anak kita. Penahanan ini bisa mengganggu pendidikan bahkan masa depan mereka,” ungkap Lukman Hakim Saifuddin, mantan Menteri Agama, dengan nada penuh keprihatinan.
Lebih lanjut, para tokoh bangsa ini juga mendorong agar dibentuk tim investigasi independen. Tim ini diharapkan dapat mengusut tuntas berbagai kericuhan yang terjadi selama aksi demonstrasi tersebut.
Tokoh Penting di Balik Gerakan Nurani Bangsa
Pertemuan penting ini dihadiri oleh sejumlah tokoh kenamaan yang mewakili berbagai latar belakang, di antaranya Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Quraish Shihab, Ahmad Mustofa Bisri, Kardinal Suharyo, Alissa Wahid, Frans Magnis Suseno, Lukman Hakim Saifuddin, Jacky Manuputty, dan Slamet Rahardjo.
Baca Juga: Kasdam XII/Tpr Buka Reviu Reformasi Birokrasi 2025, Tingkatkan Profesionalisme dan Efisiensi
Kehadiran mereka menunjukkan dukungan kuat dari berbagai elemen masyarakat terhadap upaya reformasi Polri yang digaungkan oleh Presiden Prabowo.
