FaktaKalbar.id, SINGKAWANG – Sejumlah proyek pembangunan gedung di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Provinsi Kalimantan Barat tengah menuai kritik dan perhatian serius. Hal itu setelah terungkap adanya penawaran harga yang dianggap “gila-gilaan” dalam proses tender yang bisa dilihat pada situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Kalimantan Barat.
Dalam catatan LPSE, kelompok kerja (pokja) pemilihan penyedia jasa memenangkan perusahaan dengan penawaran yang nilainya jauh di bawah Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
Selisih harga bahkan mencapai lebih dari 30%, sehingga menimbulkan pertanyaan besar tentang kualitas dan keberlanjutan pembangunan gedung-gedung yang menyangkut pelayanan kesehatan publik tersebut.
Salah satu proyek adalah paket Belanja Modal Bangunan Kesehatan – Belanja Modal Bangunan Bangsal Lansia Wanita di RSJ Kalbar.
Baca Juga: Formajakon Gelar Rapat Pengurus, Siap Perjuangkan Jasa Konstruksi di Kalimantan Barat
Pemerintah menetapkan HPS sebesar Rp2.179.996.490. Pemenang tender adalah perusahaan DB dengan penawaran terkoreksi sebesar Rp1.488.576.464,62, berhasil memenangkan tender. Angka ini sekitar 31,7% lebih rendah dari nilai HPS.
Kondisi serupa juga terjadi pada paket Belanja Modal Bangunan Kesehatan – Pengadaan Bangunan Gedung Layanan Anak dengan Kebutuhan Khusus.
HPS yang ditetapkan pemerintah mencapai Rp2.999.996.290. Tender ini dimenangkan oleh perusahaan CV RP yang mengajukan penawaran terkoreksi hanya Rp2.067.803.493,50, atau lebih rendah 31% dari HPS.
Sementara itu, paket pembangunan Belanja Modal Bangunan Kesehatan – Belanja Modal Bangunan Bangsal NAPZA pun tak jauh berbeda.
Dari HPS senilai Rp1.999.998.411, perusahaan CV KBM memenangkan tender dengan harga penawaran terkoreksi Rp1.460.075.075, atau sekitar 27% di bawah HPS.
Baca Juga: Benahi Tata Kelola, KPK Dampingi Pemkab Sambas Soroti Anggaran Pokir dan PBJ
Penawaran ekstrem rendah ini menimbulkan kekhawatiran serius. Bagaimana mungkin proyek pekerjaan bangunan dengan standar material dan harga pasar yang sudah baku bisa dikerjakan dengan biaya yang jauh lebih murah dari perhitungan resmi pemerintah? `
Risiko yang mungkin terjadi antara lain kualitas bangunan rendah, proyek mangkrak atau gagal selesai sehingga merugikan keuangan negara, hingga potensi terjadinya persoalan utang piutang antara kontraktor dengan penyedia material maupun tenaga kerja.
Ketua Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GN-PK) Kalbar, M. Rifal yang ditemui Faktakalbar.id, Kamis (4/9/2025), menyoroti proses evaluasi yang dilakukan oleh Pokja pemilihan penyedia jasa.
Menurutnya, indikasi penawaran harga yang terlampau rendah seharusnya menjadi alarm bagi panitia tender.
Ikut berita menarik lainnya di Google News Faktakalbar.id
