Ia mengungkapkan, selama ini akses warga terganggu dan membahayakan, terutama bagi anak-anak sekolah.
“Kasihan anak-anak sekolah, setiap hari harus putar arah. Kadang macet sampai ada yang jatuh, ibu-ibu juga susah lewat. Kalau ada ambulans, malah tidak bisa melewati jembatan ini, terpaksa putar lagi. Dengan diperbaikinya jembatan, tentu kami senang sekali, akses jadi lancar,” ungkap Nurhayati.
Ia mengenang, jembatan itu awalnya retak dan sempat ditambal seadanya. Namun, tambalan itu tak bertahan lama setelah dilalui kendaraan bertonase besar.
“Sempat ditampal, tapi hanya bertahan tiga minggu. Begitu ada tanki lewat, jembatan langsung putus,” ujarnya.
Anggaran dan Target Proyek
Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, menjelaskan bahwa keterlambatan realisasi proyek ini disebabkan oleh tahapan perencanaan dan penganggaran.
“Memang ini menjadi evaluasi bagi kami. Ke depan, agar tidak terjadi lagi, pemerintah kota bersama DPRD akan menganggarkan melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) supaya lebih cepat tanggap,” ujarnya.
Bahasan optimistis pembangunan jembatan Dharma Putra ini dapat selesai sebelum akhir tahun.
“Kami hadir bersama masyarakat dan DPRD pada hari ini sebagai doa bersama agar pelaksanaannya lancar tanpa hambatan,” imbuhnya.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pontianak, Firayanta, menambahkan bahwa proyek ini dialokasikan anggaran sebesar Rp1 miliar.
Baca Juga: Gubernur Kalbar Ria Norsan Siap Dukung Pembangunan Pontianak Demi Tingkatkan IPM
Namun, melalui proses tender, nilai pekerjaan dapat ditekan menjadi sekitar Rp800 juta, sehingga terjadi efisiensi Rp200 juta.
“Anggaran ini akan digunakan untuk membangun jembatan dengan model site pile dan beton,” jelasnya.
Firayanta juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat karena proses pembangunan yang memakan waktu cukup lama.
Selama jembatan terputus, pemerintah telah menyiapkan jalur alternatif untuk memastikan mobilitas warga tetap berjalan.
Respons Pemerintah dan DPRD
Ketua DPRD Kota Pontianak, Satarudin, menegaskan bahwa pembangunan jembatan Dharma Putra merupakan bukti nyata respons pemerintah terhadap aspirasi masyarakat.
“Kalau ada infrastruktur yang roboh, tidak bisa serta-merta langsung ditangani, apalagi dengan anggaran besar. Semua ada prosesnya, mulai dari perencanaan hingga tender. Alhamdulillah, tahun ini proses itu sudah tuntas dan pembangunan bisa dimulai,” terangnya.
Satarudin juga menekankan bahwa Pontianak Utara menjadi salah satu wilayah dengan porsi pembangunan terbesar di tahun 2025, dengan total anggaran yang masuk hampir Rp60 miliar, termasuk dari APBD dan dukungan program pusat.
“Artinya, tidak ada istilah anak kandung atau anak tiri dalam pembangunan. Semua wilayah mendapat perhatian yang sama. Hasil dari pajak yang dibayar masyarakat inilah yang kembali untuk membangun jalan, mendukung kegiatan RT, hingga membantu guru mengaji. Jadi, manfaatnya langsung kembali untuk masyarakat,” pungkasnya.
Selain pembangunan jembatan, Pemerintah Kota Pontianak juga akan menata kawasan sekitar dengan pekerjaan turap di parit yang berdekatan dengan Sungai Putat untuk mencegah banjir.
Baca Juga: Edi Kamtono: Kebijakan Pembangunan Pontianak Untuk Kesejahteraan Masyarakat
(*Red/Prokopim/Kominfo)
