5. Mempercepat Pengesahan RUU Perampasan Aset
Fenomena terbaru menunjukkan bahwa beberapa aksi massa bahkan menggeruduk dan menjarah rumah pejabat—menjadi refleksi ekstrem hilangnya kepercayaan terhadap mekanisme hukum. Pemerintah perlu bergerak cepat untuk mensah-kan RUU Perampasan Aset, yang akan memungkinkan penindakan aset koruptor dan penyalahguna kekuasaan secara non-konvensional (in rem). Tujuannya bukan memicu balas dendam publik, tetapi menyediakan perambalan hukum—mengunci ruang main hakim sendiri—dan memberikan efek jera finansial. Presiden sendiri telah mengutarakan dukungan terhadap RUU ini, yang sudah lama terhambat di Prolegnas DPR. (TEMPO, 2024; TI, 2025; Hukumonline, 2025)
Menutup Luka, Menata Harapan
Rakyat menuntut keadilan yang égak dan praktis, bukan sekadar retorika. Ia menuntut tindakan—terutama melihat hukum yang panjang sering dilewati dengan ilegal dan brutal.
Dengan melancarkan reshuffle, memperbaiki kebijakan ekonomi, menata komunikasi publik, dan mensahkan RUU Perampasan Aset, Presiden Prabowo bisa menunjukkan bahwa pemerintah benar-benar mendengar dan bertindak bagi kepentingan publik.
Dalam momentum ini, tampilkan keberanian—menyusun ulang kabinet dengan modal keadilan, kerendahan hati, dan kepercayaan rakyat.
Bila wacana ini dijalankan penuh integritas, Indonesia dapat keluar dari gejolak dengan harapan baru, bukan luka baru.
Oleh: Prof. Gusti Hardiansyah, Ketua ICMI. Orwil Kalimantan Barat
*Disclaimer: Tulisan ini adalah opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan serta kebijakan redaksi Faktakalbar.id. Seluruh isi tulisan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.
