Faktakalbar.id, NASIONAL – Deputi Bidang Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Prasinta Dewi, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor sebagai kunci utama dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana. Hal ini ia sampaikan saat menjadi pembicara pada seminar bertajuk “Early Warning For All” di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (14/8).
“Menguatkan kerjasama pentaheliks, kerjasama dengan dunia usaha dan akademisi. Dalam penanggulangan bencana teman-teman kita banyak, karena bencana urusan bersama, kolaborasi dan bersinergi untuk tetap bisa berjalan,” ucap Prasinta.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah wajib memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) kebencanaan. Standar ini mencakup dokumen kajian risiko bencana, rencana penanggulangan bencana, dan rencana kontingensi yang tertuang dalam Permendagri Nomor 11 Tahun 2018. Dengan dijalankannya aturan tersebut, diharapkan masyarakat lebih sadar dan siap menghadapi bencana.
BNPB bersama berbagai pihak juga terus meningkatkan kesiapsiagaan melalui program Desa Tangguh Bencana (Destana). Dalam program ini, masyarakat desa dilatih dan difasilitasi dengan peralatan serta rambu-rambu informasi kebencanaan sesuai tingkat kerawanannya.
Baca Juga: BNPB Catat Sejumlah Bencana di Indonesia pada 15 Agustus 2025
“Destana total 6.056 desa yang dibentuk oleh BNPB dan pihak terkait lainnya. Ini masih sangat kurang dari 53 ribu desa yang memiliki ancaman bencana,” ungkapnya.
Prasinta menambahkan, pelatihan kesiapsiagaan juga menyasar hingga tingkat keluarga, terutama jika terdapat kaum rentan di dalamnya. “Kemudian untuk alat peringatan dini tidak hanya mengeluarkan bunyi tapi juga dilengkapi lampu bagi kelompok Tuli,” lanjutnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa sistem peringatan dini bukan sekadar alat, tetapi juga bagaimana masyarakat memahami tindakan yang harus dilakukan setelahnya.
Ikut berita menarik lainnya di Google News Faktakalbar.id
