Namun, penerapan syarat ini dihadapkan pada sejumlah tantangan berat di Kalimantan Barat, seperti:
- Landasan hukum yang dinilai perlu diperjelas.
- Tantangan geografis dan jarak tempuh yang jauh menuju Bandara Internasional Supadio.
- Keterbatasan jumlah dokter forensik di seluruh provinsi.
Permasalahan ini diakui bukan hanya isu lokal, melainkan tantangan nasional bagi seluruh BKK di Indonesia, sehingga memerlukan kajian lebih lanjut di tingkat Kementerian Kesehatan.
Apresiasi untuk Vaksinasi Internasional
Di sisi lain, layanan vaksinasi internasional BKK Pontianak mendapat apresiasi dari peserta. Layanan yang ditujukan bagi pelaku perjalanan luar negeri, jamaah umrah/haji, dan pekerja migran ini dinilai sudah berjalan cepat dan profesional.
Baca Juga: Balai Kesehatan Karantina (BKK) Pontianak Komitmen Pengawasan Kesehatan Jamaah Haji
Sesuai PMK Nomor 45 Tahun 2024, rincian biaya layanan ini dipaparkan secara transparan:
- Klinik dan e-ICV: Rp20.000
- Jasa layanan vaksin: Rp25.000
- Vaksin Meningitis: Rp260.000
- Vaksin Polio: Rp130.000
- Total Biaya: Rp435.000
Komitmen dan Tindak Lanjut
Seluruh masukan dan kesepakatan dalam forum ini telah dituangkan dalam Berita Acara resmi. Sebagai tindak lanjut, BKK Pontianak berkomitmen untuk menyelesaikan revisi Standar Pelayanan paling lambat pada 15 Agustus 2025.
FKP ini turut dihadiri oleh narasumber lintas sektor, seperti Achmad Syauki dari Biro Komunikasi Kemenkes RI, Kepala Perwakilan Ombudsman Kalbar Tariyah, serta para pimpinan dari asosiasi usaha, perwakilan media, dan organisasi masyarakat. Kehadiran ini menegaskan bahwa peningkatan kualitas layanan publik adalah hasil kerja bersama yang transparan dan berkelanjutan.
(*Red)
Ikut berita menarik lainnya di Google News Faktakalbar.id
