“Sudah terlalu lama masyarakat menjadi korban ketidakadilan. Mafia tambang masih berkeliaran, dan aparat penegak hukum serta wakil rakyat belum menunjukkan sikap tegas,” ujar salah satu orator.
Anggota DPRD Provinsi Kalbar dari Komisi II Fransiskus Ason, didampingi Julfikar dari Komisi I dan Wan Is dari Komisi III, turun langsung menemui massa aksi.
Mereka kemudian mengajak perwakilan mahasiswa untuk melakukan audiensi di ruang rapat DPRD guna mendengarkan aspirasi secara langsung.
Ketegangan sempat terjadi antara peserta aksi dan aparat kepolisian saat mahasiswa hendak memasuki gedung DPRD.
Setelah proses mediasi, situasi kembali kondusif dan audiensi pun berlangsung.
Baca Juga: Tolak Transmigrasi, Puluhan Ormas di Landak Gelar Aksi Damai Besar-besaran
Dalam forum tersebut, para anggota dewan berjanji akan menindaklanjuti tuntutan mahasiswa, termasuk mendorong aparat penegak hukum untuk lebih serius mengusut aktivitas tambang ilegal serta praktik mafia SDA yang merugikan daerah.
Aksi ini menjadi pengingat akan pentingnya peran mahasiswa sebagai kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan dan tata kelola sumber daya alam di Kalimantan Barat.
(fd)
