Provinsi-provinsi tersebut adalah Papua Selatan (3%), Bali (2,94%), Sulawesi Barat (2,57%), Sulawesi Tenggara (2,52%), Daerah Istimewa Yogyakarta (2,52%), Nusa Tenggara Barat (2,51%), Sulawesi Tengah (2,47%), Sumatera Selatan (2,44%), Papua Tengah (2,33%), dan Lampung (2,27%).
“Sepuluh provinsi tertinggi, kami ingatkan kembali, mulai dari Papua Selatan sampai dengan Lampung. Perlu diketahui untuk rata-rata nasional 1,87 yang garis hijau. Selanjutnya, bagi provinsi yang masih di atas garis hijau, agar berupaya sebaik-baiknya untuk bisa menurunkan kembali.” jelas Tomsi Tohir.
Sementara itu, data perubahan Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada minggu keempat Juli 2025 menunjukkan Provinsi DKI Jakarta mencatat IPH tertinggi sebesar 2,35 persen.
Baca Juga: DPR Minta Kemendagri Larang Pengangkatan Timses sebagai Honorer atau PPPK
Disusul oleh Kalimantan Timur (2,24%), Sulawesi Utara (2,03%), Bali (1,93%), dan Gorontalo (1,84%). Tomsi secara khusus menyoroti posisi Jakarta sebagai pusat ekonomi nasional.
“Kami berharap, apalagi DKI [Jakarta] yang menjadi sentral bisa segera mengevaluasi, kemudian mendapatkan simpul-simpul kenapa harga-harga secara umum di DKI ini bisa lebih tinggi daripada provinsi-provinsi yang lainnya. Nah, ini betul-betul saya minta yang mewakili DKI, Pak Asisten, itu rapatkan betul.” ujar Tomsi Tohir.
Dari sisi komoditas, beberapa bahan pangan pokok tercatat mengalami kenaikan harga pada periode yang sama.
Kenaikan harga bawang merah terjadi di 296 kabupaten/kota, cabai rawit di 267 kabupaten/kota, dan beras di 219 kabupaten/kota.
“Kita bicara beras. Beras di semua zona, satu, dua, tiga itu naik.” tambah Tomsi Tohir.
Dalam arahannya, Tomsi Tohir juga menekankan pentingnya efektivitas pelaksanaan rapat koordinasi.
Ia meminta agar para narasumber yang hadir dapat menyajikan analisis baru dan tidak mengulang data yang sudah disampaikan, sehingga rapat dapat menghasilkan solusi yang lebih konkret dan cepat.
Baca Juga: Inflasi Daerah Meroket, Kemendagri Peringatkan 10 Provinsi Ini
Diperlukan berbagai langkah nyata untuk menekan laju inflasi yang didasarkan pada data dan analisis terkini.
“Saya minta sudut pandang yang berbeda. Karena kita berupaya mencari formula, rapat ini tidak terlalu lama. Hal-hal yang sudah dibahas BPS, dibahas oleh yang lain, hanya analisa tapi tidak mengulangi datanya. Nah, ini mohon menjadikan perhatian.” pungkasnya.
Rapat tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, antara lain Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini, Dirjen Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Imran, Plt. Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan KSP Edy Priyono, serta Deputi I Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa.
Baca Juga: Pemprov Kalteng akan Ajukan 4 Nama Pj Bupati yang Baru ke Kemendagri
(*Red)
